KOMPAS.com - Laporan mengenai dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) kerap memenuhi pemberitaan media.
Tak hanya sekali, penyelewengan itu bahkan terjadi dari dulu hingga saat ini, meski dana tersebut diperuntukkan untuk korban bencana.
Dengan nilai anggaran yang fantastis, seperti dana bansos virus corona, banyak oknum tergiur untuk ikut menikmati dana itu.
Baca juga: Bukan China, India Jadi Episentrum Baru Virus Corona di Asia
Lantas mengapa masalah klasik itu terus terjadi tanpa ada perbaikan dan solusi?
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, problem dasar dari penyelewengan dana bansos ini adalah data penerima yang selalu bermasalah.
"Problem-nya dimulai dari masalah klasik, yaitu data penerima bansos yang simpang siur, selalu terjadi penerima ganda atau datanya fiktif," kata Donal saat dihubungi Kompas.com, Minggu (17/5/2020).
Menurutnya, data penerima bansos itu selalu bermasalah baik di tingkat daerah maupun pusat. Namun, masalah itu tak pernah diperbaiki.
Donal mengatakan, pemerintah bukan tak memiliki anggaran, tapi tak ada iktikad baik dari mereka untuk memperbaiki masalah ini.
"Jadi secara keseluruhan, kita itu punya masalah pada big data kependudukan, data pajak, data bansos, data masyarakat miskin, seluruh masalahnya database," jelas dia.
Baca juga: Viral Prank Sembako Sampah, Ferdian Paleka, dan Ketiadaan Empati...