Indonesia di Antara Belitan Natuna, Utang, dan Investasi China

Kompas.com - 08/01/2020, 10:12 WIB
Prajurit TNI AL di atas KRI Tjiptadi-381 saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020). Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pd. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPrajurit TNI AL di atas KRI Tjiptadi-381 saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020). Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pd.

TENSI diplomatik antara Indonesia dan China meningkat saat ini menyusul pelanggaran wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal-kapal China di perairan Natuna Utara.

Senin (30/12/2019) lalu, KRI Tjiptadi-381 yang sedang berpatroli di perairan Natuna Utara memergoki sebuah kapal Penjaga Pantai (Coast Guard) China di wilayah ZEE Indonesia.

Kapal Penjaga Pantai China tersebut sedang mengawal sejumlah kapal ikan China yang melakukan kegiatan pencurian ikan (illegal, unreported, and unregulated/IUU fishing) di sana.

Nota protes telah dilayangkan oleh Kementerian Luar Negeri RI kepada pemerintah China pada 30 Desember 2019.

Namun, pemerintah China melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya menyatakan pihaknya memiliki hak atas perairan tersebut berdasarkan konsep Sembilan Garis Putus (Nine Dash Line).

Pemerintah China mengemukakan alasan historis bahwa perairan tersebut sejak dahulu menjadi tempat kapal-kapal nelayan China beraktivitas (traditional fishing ground).

Pelanggaran tetap dilakukan oleh kapal-kapal China. Komando Armada I TNI AL melaporkan kehadiran Penjaga Pantai China di perbatasan ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara, Kamis (2/1/2020), yang mengawal beberapa kapal nelayan Cina.

Pemerintah Indonesia kembali melayangkan protes dengan menolak klaim China yang menyatakan berhak atas perairan di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia menyatakan klaim China tersebut bersifat sepihak (unilateral), tidak memiliki dasar hukum, dan tidak diakui oleh UNCLOS 1982.

Negara-negara ASEAN geram

Ulah Negeri Tirai Bambu yang mengklaim berhak atau bahkan memiliki teritori atas wilayah di Laut Cina Selatan telah lama membuat geram negara-negara ASEAN.

Malaysia membawa kasus pelanggaran dan klaim sepihak Cina atas Laut China Selatan ke PBB. Proposal telah dilayangkan oleh pemerintah Malaysia pada pertengahan Desember lalu.

Sebelumnya, pada 2016, Pengadilan Arbritase Tetap Internasional (Permanent Court Arbitration/PCA) yang berada di bawah naungan PBB memenangkan Filipina terhadap klaim sepihak China atas wilayah laut China Selatan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X