Mengatasi Banjir Jakarta, dari Raja Purnawarman, Jokowi-Ahok, hingga Anies Baswedan Halaman 2

Kompas.com - 03/01/2020, 06:31 WIB

Rizal Setyo Nugroho,

Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

Rizal Setyo Nugroho

Penulis

Inggried Dwi Wedhaswary

Editor

Lihat Foto

Macet Karena Banjir -- Jalan-jalan di Kawasan Grogol dan Pluit di daerah Penjaringan, Jakarta Utara, macet total pada Rabu siang, 16 Januari 1985, karena tergenang air yang merendam beberapa bagian Ibukota sejak Selasa akibat hujan yang mengguyur Jakarta. (KOMPAS/JB SURATNO)

Tampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).

Namanya Komando Proyek Banjir (Kopro Banjir). Namun, belum juga mampu membebaskan Ibu Kota dari banjir.

Orde Baru

Pada 1972, pemerintah membentuk Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya. Proyek ini meneruskan Kopro Banjir.

Rencananya, agar tiga sungai besar di Jakarta memiliki banjir kanal. Tujuannya mencegat luapan air masuk kota.

Akan tetapi, rencana ini gagal terlaksana karena masalah pembebasan tanah. Penyebabnya, sudah kadung banyak rumah dan kantor besar berdiri.

Selang 20 tahun kemudian, pemerintah kembali merancang Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Cisadane-Ciliwung (PWS-CC). Tugasnya mengupayakan agar 40 persen wilayah Jakarta yang berada di bawah permukaan laut tidak semakin tergenang.

Pasca-reformasi

Tragedi banjir besar Jakarta pada Februari 2002 membuat 365.000 keluarga mengungsi. Sebanyak 32 jiwa meninggal dunia.

Harian Kompas menuliskan, empat bulan berselang, delapan petinggi negara bertemu untuk membentuk Program Penanganan Banjir Jakarta.

Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Kimpraswil Soenarno, Mendagri Hari Sabarno, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim, Menteri Negara PPN/Ketua Beppenas Kwik Kian Gie, Menteri Keuangan Boediono, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Gubernur Jabar R. Nuriana dan Gubernur Banten H. Djoko Munandar.

Program jangka panjang direncanakan, anggaran Rp 11 triliun disiagakan. Namun, rencana itu menguap lantaran semua pihak sibuk menjelang Pemilihan Umum 2004.

Era Jokowi-Ahok

Sepuluh tahun kemudian, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, yang memimpin Ibu Kota pada 2012, melakukan upaya mengurangi dampak banjir.

Upaya itu di antaranya dengan pelebaran dan pengerukan kali, sungai, waduk, menggunakan alat berat.

Sementara, saat Ahok menggantikan Jokowi, dia menambahkan beberapa upaya penanganan.

Selain menyiagakan tanggul pencegah banjir, juga menyiagakan beberapa pompa untuk mengalirkan air sebelum banjir datang.

Dikutip dari data BPBD Jakarta, ada tren penurunan wilayah terdampak dan titik banjir dari 2014 hingga 2017.

Angka wilayah kelurahan terdampak pada 2014 sebanyak 132 kelurahan, kemudian berturut-turut pada 2015 (139 kelurahan); 2016 (117); 2017 (113), dan 2018 (63).