PR Dirut PLN Zulkifli Zaini, dari Tarif hingga Pemadaman Listrik

2. Tarif listrik

PLN juga memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan BPP (Biaya Pokok Penyediaan Listrik).

Penurunan BPP ini turut berdampak terhadap penurunan tarif listrik di Indonesia.

Apalagi, Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat meminta kepada PLN untuk menurunkan tarif listrik sektor industri.

Arifin ingin agar tarif listrik sektor industri RI harus paling rendah di Asia Tenggara.

Demi merealisasikan target tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten mengungkapkan, PLN berharap harga energi primer dapat lebih kompetitif.

Ia mencontohkan, harga gas hulu di luar negeri harganya sekitar 3 dollar AS hingga 4 dollar AS.

Sementara di Indonesia harganya sekitar 6 dollar AS.

Penurunan harga energi primer menurut Inten akan berdampak signifikan pada tarif  listrik lantaran menyumbang 60 persen dari BPP.

"PLN melakukan upaya-upaya efisiensi, bagaimana pemeliharaan ini diatur, dijaga dengan baik supaya hemat. Hal itu yang ada dalam kendali kita," katanya seperti dikutip dari Kontan, 27 November 2019. 

Baca juga: Pemerintah Masih Pertimbangkan Kenaikan Tarif Listrik untuk Golongan Mampu

3. Bauran energi ramah lingkungan

Pekerjaan rumah PLN selanjutnya adalah merealisasikan target bauran energi Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pembangkit meningkat menjadi sebesar 23,2 persen apda 2028.

Seperti tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. 

Saat ini bauran energi EBT untuk pembangkit baru mencapai 11,4 persen.

PLN juga diberikan target untuk menurunkan porsi penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)  berbahan bakar batu bara turun menjadi 54,5 persen pada 2028 dari 62,7 persen pada 2019.

Demikian pula bauran energi Bahan Bakar Minyak (BBM) turun menjadi 0,4 persen dari sebelumnya 4 persen tahun ini.

Salah satu kendala terbesar bauran EBT adalah mahalnya harga energi hijau.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto mengatakan, saat ini pemerintah sedang memperbaiki kebijakan harga EBT.

Diharapkan Perpresnya sudah bisa diteken awal tahun depan.

Kebijakan harga baru tersebut dimaksudkan untuk memastikan percepatan pengembangan EBT berjalan baik, khususnya guna mengurangi neraca perdagangan yang defisit.

Baca juga: Untuk Capai Target Bauran Energi Terbarukan, RI Perlu Lakukan Ini