PR Dirut PLN Zulkifli Zaini, dari Tarif hingga Pemadaman Listrik

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Amien Sunaryadi sebagai Komisaris PLN dan Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN.

Sepak terjang keduanya selama ini menjadi alasan Erick menunjuk mereka memimpin perusahaan listrik negara tersebut.

Meski demikian, menjadi pimpinan PLN akan memiliki tugas berat. 

Seperti merealisasikan rasio elektrifikasi 100 persen di Indonesia hingga menciptakan tarif listrik yang efisien baik untuk masyarakat dan industri.

Selain itu, para pimpinan PLN ini juga akan ditugaskan untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber listrik.

Salah satunya yang harus dipenuhi PLN adalah pemenuhan listrik ramah lingkungan di Ibu Kota Baru.

"PLN juga akan membentuk ekosistem bisnis yang sehat dengan swasta, BUMD dan BUMDes dalam memproduksi listrik. PLN akan fokus pada distribusi," kata Erick.

Berikut sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh jajaran direksi maupun komisaris baru PLN:

Baca juga: Profil Zulkifli Zaini, Dirut PLN Pilihan Erick Thohir

1. Rasio elektrifikasi

Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah PLN adalah melistriki seluruh Indonesia pada 2020.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan rasio elektrifikasi bagi rumah tangga mencapai 100 persen pada 2020.

Sementara saat ini rasio elektrifikasi baru mencapai 98,9 persen per Agustus 2019.

Daerah yang masih memiliki rasio elektrifikasi rendah berada di wilayah Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur sebesar 73 persen.

Selain menerangi wilayah yang belum teraliri listrik, setiap tahun kebutuhan listrik baru juga bertambah.

Kementerian ESDM mencatat, setiap tahun ada tambahan sekitar 500 ribu rumah tangga baru yang membutuhkan aliran listrik.

"Jadi yang lama (belum teraliiri listrik) harus dikejar untuk diselesaikan, dan yang baru juga harus terpenuhi," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan seperti dikutip dari Antara, 11 September 2019.

Baca juga: Rasio Elektrifikasi NTT Terendah se-Indonesia, Gubernur Viktor Laiskodat Ingin Beli Saham PLN

2. Tarif listrik

PLN juga memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan BPP (Biaya Pokok Penyediaan Listrik).

Penurunan BPP ini turut berdampak terhadap penurunan tarif listrik di Indonesia.

Apalagi, Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat meminta kepada PLN untuk menurunkan tarif listrik sektor industri.

Arifin ingin agar tarif listrik sektor industri RI harus paling rendah di Asia Tenggara.

Demi merealisasikan target tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten mengungkapkan, PLN berharap harga energi primer dapat lebih kompetitif.

Ia mencontohkan, harga gas hulu di luar negeri harganya sekitar 3 dollar AS hingga 4 dollar AS.

Sementara di Indonesia harganya sekitar 6 dollar AS.

Penurunan harga energi primer menurut Inten akan berdampak signifikan pada tarif  listrik lantaran menyumbang 60 persen dari BPP.

"PLN melakukan upaya-upaya efisiensi, bagaimana pemeliharaan ini diatur, dijaga dengan baik supaya hemat. Hal itu yang ada dalam kendali kita," katanya seperti dikutip dari Kontan, 27 November 2019. 

Baca juga: Pemerintah Masih Pertimbangkan Kenaikan Tarif Listrik untuk Golongan Mampu

3. Bauran energi ramah lingkungan

Pekerjaan rumah PLN selanjutnya adalah merealisasikan target bauran energi Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pembangkit meningkat menjadi sebesar 23,2 persen apda 2028.

Seperti tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. 

Saat ini bauran energi EBT untuk pembangkit baru mencapai 11,4 persen.

PLN juga diberikan target untuk menurunkan porsi penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)  berbahan bakar batu bara turun menjadi 54,5 persen pada 2028 dari 62,7 persen pada 2019.

Demikian pula bauran energi Bahan Bakar Minyak (BBM) turun menjadi 0,4 persen dari sebelumnya 4 persen tahun ini.

Salah satu kendala terbesar bauran EBT adalah mahalnya harga energi hijau.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto mengatakan, saat ini pemerintah sedang memperbaiki kebijakan harga EBT.

Diharapkan Perpresnya sudah bisa diteken awal tahun depan.

Kebijakan harga baru tersebut dimaksudkan untuk memastikan percepatan pengembangan EBT berjalan baik, khususnya guna mengurangi neraca perdagangan yang defisit.

Baca juga: Untuk Capai Target Bauran Energi Terbarukan, RI Perlu Lakukan Ini

4. Proyek 35.000 MW

PLN juga memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan mega proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Mega Watt (MW) dari pemerintah. 

Kementerian ESDM menargetkan proyek tersebut akan selesai pada akhir 2023 atau awal tahun 2024.

PLN membutuhkan dana jumbo untuk merealisasikan proyek tersebut.

Sejumlah cara dilakukan oleh PLN untuk mendapatkan kucuran dana pembangunan proyek 35.000 MW. 

Pada 18 Desember 2019, PLN memperoleh dana dari Lembaga Keuangan Bank Nasional melalui pinjaman kredit sindikasi senilai total Rp 7,91 triliun untuk proyek 35.000 MW.

"Ini menjadi bukti nyata peran PLN serta wujud dukungan yang sangat besar dari Perbankan Syariah dan Pemerintah RI melalui Kementeriaan Keuangan untuk mendukung penyelesaian Program 35 MW," kata Direktur Keuangan PLN Sarwono dikutip dari pemberitaan Kontan (18/12/2019).

Baca juga: Janji Baru Pemerintah, Program Listrik 35.000 MW Selesai 3 Tahun Lagi

5. Pemadaman listrik  

Pimpinan baru PLN juga harus menyelesaikan persoalan pemadaman listrik di Indonesia. 

Pada Minggu, 4 Agustus 2019, PLN harus menghadapi kasus pemadaman listrik yang terjadi di hampir seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta sebagian wilayah Jabar dan Jateng.

Dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 5 Agustus 2019, aliran listrik padam akibat gangguan pada sistem transmisi Ungaran dan Pemalang berkapasitas 500 kilovolt (KV).

Sehingga energi listrik dari timur ke barat gagal ditransfer dan menyebabkan gangguan ke semua pembangkit di sisi tengah dan barat Pulau Jawa.

Selain itu, pemadaman listrik juga masih terjadi di sejumlah daerah. Seperti pemadaman listrik selama sepekan di Kabupaten Asmat, Papua.

"Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan selama seminggu ini. Persoalan pertama karena pasokan BBM kita tertahan di Timika, dan kedua ada tiga mesin yang mengalami gangguan teknis," kata Manager PT PLN Unit Layanan Pelistrikan Agats Karel Erice Jaru seperti dikutip dari Antara (1/12/2019).