Jelang Akhir Tahun, FSGI Soroti Sistem Zonasi dan Penghapusan UN

KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyampaikan catatan akhir tahun yang menyoroti sejumlah isu di dunia pendidikan Tanah Air jelang berakhirnya 2019.

Selain kekhawatiran penghapusan sistem zonasi yang sudah berjalan, mereka juga memberikan dukungan penuh atas rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional.

Catatan lengkap tersebut diterima Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Sistem zonasi

FSGI mengaku begitu khawatir Mendikbud baru akan menghentikan sistem penerimaan siswa baru berbasis zonasi di tahun 2020 yang mulai diterapkan di era Mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy.

Pasalnya sistem zonasi dinilai sudah tepat untuk dilakukan, karena menjadi pintu masuk bagi perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.

Meskipun diakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, FSGI berharap Kemendikbud di bawah kepemimpinan Nadiem bisa terus mengadakan sejumlah perbaikan pada pelaksanaan zonasi.

Misalnya mengubah komposisi persentase jarak, melengkapi sarana prasarana sekolah di setiap daerah, memeratakan persebaran guru, dan sebagainya.

Diharapkan, sistem zonasi benar-benar bisa menghadirkan kualitas pendidikan yang berkualitas secara merata di seluruh Indonesia.

Baca juga: Viral Video Siswa Berkelahi dengan Guru karena Ponselnya Disita

Wakil Sekretariat Jenderal FSGI Satriawan Salim memberikan apresiasi terhadap keputusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan masyarakat Surabaya yang sempat melaporkan kebijakan zonasi PPDB bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional.

"FSGI juga mengapresiasi Keputusan MA menolak gugatan Uji Materil Masyarakat Surabaya terkait Pemendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB (yang ada zonasi di dalamnya)," ujar Salim.

Hapus Ujian Nasional

KOMPAS.com/MARKUS MAKUR Siswa SMPN II Kota Komba, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, NTT, Selasa, (23/4/2019) sedang mengerjakan soal Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNBkP). (KOMPAS.com/MARKUS MAKUR)

Hal selanjutnya yang menjadi perhatian adalah rencana penghapusan sistem Ujian Nasional yang akan diterapkan oleh Mas Menteri, sapaan Nadiem saat menjabat Mendikbud saat ini.

FSGI mendukung penuh rencana ini, karena menganggap banyak hal terkait pelaksanaan UN yang harus diperbaiki. Mulai dari kedudukannya, pola pelaksanaan, tujuan, juga fungsinya.

Semenjak diberlakukannya sistem penerimaan siswa berdasarkan zonasi, kedudukan UN menjadi tidak lagi relevan.

Siswa tidak lagi menggunakan nilai hasil UN sebagai syarat mendapatkan sekolah di tingkat selanjutnya.

Pola UN seperti yang dijalankan selama ini dinilai sudah begitu tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju.

Tujuannya pun harus diganti, tidak hanya sekadar untuk menilai siswa, namun memetakan capaian belajar berdasar karakteristik daerah.

Meskipun begitu, jika pun nantinya UN akan dihapuskan, FSGI mendorong agar sistem evaluasi terhadap proses pembelajaran tetap ada, sesuai dengan perintah UU Sisdiknas.

Rencana penghapusan ini pun diharapkan akan benar-benar terealisasi, tidak hanya dalam bentuk pengubahan nama "Ujian Nasional" menjadi yang lain.

Selain dua catatan utama itu, FSFI juga menyuarakan isu lain di bidang pendidikan mulai dari revisi kurikulum SMK, perbaikan kesejahteraan guru honorer, juga pembuatan Grand Design Guru.

Baca juga: Modus Penelitian, Guru SMP di Malang Cabuli 18 Siswanya