Kebiri Partisipasi Publik dalam Kebijakan Publik

Kompas.com - 03/11/2019, 18:37 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

Tidaklah heran jika publik kemudian mencurigai adanya akrobat politik para anggota dewan yang membahayakan.

Fenomena gunung es

Sejatinya, berbagai polemik yang muncul ke permukaan hanyalah sebuah fenomena gunung es yang tampak puncaknya saja. Kontroversi berbagai aturan yang tak kalah merugikan sesungguhnya kerap kali terjadi di daerah.

Lagi-lagi, minimnya partisipasi publik menjadi penyebab utama kejanggalan berbagai peraturan di daerah. Belum lagi, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seolah latah untuk hanya sekadar mencontek aturan daerah lain. Padahal, masing-masing daerah punya karakteristik dan ciri khas yang tak bisa disamaratakan dengan wilayah lain.

Minimnya partisipasi publik kian diperparah olehmenimbulkan semakin banyak ketidakpastian hukum karena inkonsistensi regulasitor. Aturan-aturan di pusat maupun daerah seringkali berubah super cepat.

Akibatnya, banyak aturan inkonsisten, tumpang-tindih, inkonsisten dengan dan memiliki kualitas pengaturan rendah sehingga tidak efektif implementasinya.

Walhasil, kondisi ini tidak memberikan kepastian hukum dan kerangka kebijakan yang jelas, sehingga membingungkan masyarakat dan pelaku usaha.

Ada banyak contoh Perda bermasalah yang memicu persoalan dan protes. Beberapa tahun lalu, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memprotes Perda Pajak Restoran di Semarang dan daerah lainnya.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah tahun 2016 juga mengeluarkan hasil kajian perda bermasalah terkait pajak, retribusi, ketenagakerjaan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Surabaya (Jawa Timur), Kabupaten Pangkajene (Sulawesi Selatan), dan Cilegon (Banten).

Penolakan lain datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terhadap rekomendasi peraturan upah minimum regional Kabupaten Karawang (Jawa Barat). Yang terbaru, protes para pedagang pasar di Kota Bogor dan Kota Depok akibat Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang bermasalah.

Khusus Perda KTR, pemerintah daerah maupun DPRD acapkali hanya melakukan copy-paste sadur sederhana dari konten peraturan sejenis di daerah lain.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X