Kebiri Partisipasi Publik dalam Kebijakan Publik

Kompas.com - 03/11/2019, 18:37 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

BULAN September 2019 menjadi salah satu masa suram dalam perjalanan sistem perwakilan politik dan praktik pembuatan kebijakan publik di negeri ini.

Menjelang akhir masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019, pengesahan sejumlah regulasi krusial sungguh memantik kontroversi.

Protes besar mahasiswa dan sebagian elemen masyarakat menunjukkan krisis representasi yang serius dalam sistem politik dan tata kelola kebijakan publik kita.

Dari sejumlah isu utama, pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada 17 September 2019 terbilang paling kontroversial.

Di luar itu, ada pula rencana pengesahan draf Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan draf Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (PAS).

Ketiga beleid ini punya nasib berbeda. Revisi Undang-Undang KPK telanjur disahkan, sementara pengesahan revisi UU KUHP dan Pemasyarakatan ditunda.

Kini, publik mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU KPK yang baru.

Jika ditarik ke belakang, gelombang demonstrasi besar-besaran yang diinisiasi mahasiswa tak muncul begitu saja. Ibarat pepatah, tak akan ada asap jika tak ada api.

Penolakan atas berbagai manuver wakil rakyat menjelang akhir masa jabatannya tak lepas dari kelahiran regulasi yang serba minim partisipasi publik dan terkesan sunyi senyap.

Bisa dibayangkan, tanpa ada angin dan hujan, klausul-klausul kontroversial tiba-tiba muncul. Berbagai pemangku kepentingan utama yang akan diatur dalam ketentuan tersebut pun tak banyak dilibatkan bahkan bisa dibilang seperti steril partisipasi publik.

Padahal, aturan yang tertuang dalam beleid ini nantinya akan mengikat masyarakat dan mengandung konsekuensi hukum yang harus ditanggung.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS Kemendagri, 7.486 Orang Lolos

Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS Kemendagri, 7.486 Orang Lolos

Tren
Tuai Pro Kontra, Ini Data Ekspor Benih Lobster dari Indonesia pada 2009-2014

Tuai Pro Kontra, Ini Data Ekspor Benih Lobster dari Indonesia pada 2009-2014

Tren
Ada 81.099 Sanggahan di SSCN, Apa yang Paling Banyak Disanggah Pelamar CPNS 2019?

Ada 81.099 Sanggahan di SSCN, Apa yang Paling Banyak Disanggah Pelamar CPNS 2019?

Tren
Riau, Terkepung Asap Saat Kemarau, Terendam Banjir Saat Musim Hujan

Riau, Terkepung Asap Saat Kemarau, Terendam Banjir Saat Musim Hujan

Tren
5 Hoaks Bencana yang Beredar pada 2019

5 Hoaks Bencana yang Beredar pada 2019

Tren
Kata Dokter soal Viral Tempel Bawang Putih di Tangan Bisa Atasi Sakit Gigi

Kata Dokter soal Viral Tempel Bawang Putih di Tangan Bisa Atasi Sakit Gigi

Tren
Kontroversi Ekspor Benih Lobster dan Catatan Penyelundupan yang Mencapai Rp 1,37 Triliun...

Kontroversi Ekspor Benih Lobster dan Catatan Penyelundupan yang Mencapai Rp 1,37 Triliun...

Tren
9.177 Pelamar Lolos Seleksi Administrasi CPNS 2019 di Kementerian PPN/Bappenas, Ini Link Pengumumannya

9.177 Pelamar Lolos Seleksi Administrasi CPNS 2019 di Kementerian PPN/Bappenas, Ini Link Pengumumannya

Tren
3.155 Orang Lolos Administrasi CPNS BIN, Wajib Registrasi, Ini Informasi Lengkapnya

3.155 Orang Lolos Administrasi CPNS BIN, Wajib Registrasi, Ini Informasi Lengkapnya

Tren
Hari Ini 59 Tahun Lalu, Dua Pesawat Tabrakan di Atas Kota New York

Hari Ini 59 Tahun Lalu, Dua Pesawat Tabrakan di Atas Kota New York

Tren
Hari Ini Terakhir, Bagaimana jika Ada Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS 2019?

Hari Ini Terakhir, Bagaimana jika Ada Instansi Belum Umumkan Seleksi Administrasi CPNS 2019?

Tren
Mengenal 7 Anak Cucu Pertamina, dari Urusi Asuransi hingga Perhotelan

Mengenal 7 Anak Cucu Pertamina, dari Urusi Asuransi hingga Perhotelan

Tren
Hari Ini dalam Sejarah: Film Avatar Diputar Pertama Kali di Bioskop AS

Hari Ini dalam Sejarah: Film Avatar Diputar Pertama Kali di Bioskop AS

Tren
3 Orangutan Hasil Perdagangan Liar dari Thailand Kembali Dilepasliarkan

3 Orangutan Hasil Perdagangan Liar dari Thailand Kembali Dilepasliarkan

Tren
Jangan (Ada Lagi) Korupsi di Kementerian

Jangan (Ada Lagi) Korupsi di Kementerian

Tren
komentar
Close Ads X