Menelaah Fenomena Hiper Regulasi, Apa Sebabnya?

Kompas.com - 16/10/2019, 21:05 WIB
 Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin usai diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin usai diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

KOMPAS.com - Hasil penelitian dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) baru-baru ini menyebutkan bahwa terjadi hiper regulasi atau penerbitan peraturan perundang-udangan yang sangat banyak di level eksekutif.

PSHK mencatat, sejak Oktober 2014 hingga 2018, ada 7.621 peraturan menteri. Peraturan menteri paling banyak dihasilkan oleh Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu, jumlah peraturan presiden yang dihasilkan selama empat tahun mencapai 765. Sementara itu, peraturan pemerintah berjumlah 452.

Menurut Peneliti PSHK, Nur Sholikin, fenomena hiper regulasi ini berpotensi menyebabkan tumpang tindihnya peraturan.

Belum lagi, sebuah kementerian umumnya memiliki lembaga turunan yang melekat dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Baca juga: PSHK: 4 Tahun Pertama Pemerintahan Jokowi, Eksekutif Hiper Regulasi

"Bicara tentang hiper regulasinya yang dimaksud PSHK, bisa dimaknai dua hal. Pertama, apakah memang birokrasi kita sudah bekerja secara efektif dan efisien dengan regulasi yang ada atau malah terjadi ketumpangtindihan regulasi," tutur Aditya Perdana, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) saat dihubungi Kompas.com (16/10/2019).

Menurut Aditya, dalam kasus ketumpangtindihan regulasi, yang harus diperhatikan adalah setiap internal kementerian ataupun instansi pemerintahan.

"Misal, sebenarnya, instansi-instansi seperti kementerian ataupun pemerintah memiliki konsen, perhatian yang relatif sama terhadap satu aturan tertentu. Karena mereka mungkin bisa jadi memiliki koordinasi yang lemah, maka kadang tumpang tindih," tambah Aditya.

Aditya mengungkapkan bahwa kondisi tersebut berdampak kemudian terhadap efektivitas kinerja dan efisiensi birokrasi dalam menjalankan atau mengimplementasikan aturan tertentu.

Aditya juga menambahkan bahwa fenomena ini juga berkorelasi dengan penganggaran yang semakin besar karena sebenarnya mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya sama tetapi dilakukan banyak pihak.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X