Ratusan Anggota DPR Mangkir Sidang Paripurna, Pengamat: Perlu Sanksi Sosial

KOMPAS.com - Sebanyak 335 dari total 711 anggota DPR dan DPD dikabarkan tidak hadir dalam sidang paripurna MPR, Rabu (2/10/2019).

Padahal, sebelumnya mereka baru saja dilantik Selasa (1/10/2019).

Bahkan, salah satu pimpinan MPR sementara yang harusnya memimpin sidang, juga tidak hadir, yakni Sabam Sirait.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kuskridho Ambardi mengatakan kehadiran anggota DPR di Rapat Paripurna penting untuk menandai keseriusan mereka dalam bekerja.

Rapat paripurna, menurut Dody, sebetulnya hanya ujung dari proses panjang perumusan undang-undang. Sifatnya hanya simbolik.

"Meskipun sifatnya hanya simbolik, tapi menjadi sorotan publik karena menandai sebuah periode baru. Jadi kehadiran mereka itu penting untuk sekedar menunjukkan keseriusan mereka menjadi wakil rakyat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/1/2019).

lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ketidakhadiran dari anggota DPR sudah menjadi kebiasaan.

"Tapi, kalau melihat sejarah panjang kehadiran anggota DPR dalam sidang pleno, nampaknya kebiasaan absen itu sangat biasa. Ada problem etis dalam kultur DPR," paparnya.

Selain itu, Dody juga menambahkan bahwa ketidakhadiran tersebut akan terus berulang dan dianggap normal.

Walaupun telah disorot media, menurut Dody, hal itu tidak berpengaruh. Lantaran tidak ada sanksi politik dan sanksi sosial yang diberikan kepada anggota dewan yang secara sengaja tidak hadir.

Dody menyarankan agar anggota dewan yang "bolos" untuk diberikan sanksi sosial.

"Bila denda, mungkin tidak akan berpengaruh. Sebab, gaji mereka (anggota DPR) besar dan bahkan sebagian dari mereka tidak memerlukan gaji," papar dia.

"Sanksi sosial mungkin lebih bagus. Dimulai dari mempublikasi nama yang tidak hadir, dan datanya dapat diakses oleh publik," katanya lagi.

Baca juga: Jadi Wakil Ketua DPR, Berikut 4 Fakta soal Sufmi Dasco

Pemandangan Suram

Sementara itu, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, bolosnya anggota DPR dan DPD tersebut merupakan salah satu pemandangan yang membuat DPR dan DPD terlihat sudah suram sejak awal.

"Bagaimana mau mengembalikan kepercayaan publik jika sedari awal komitmen untuk kerja itu nyatanya tak bisa diperlihatkan melalui kehadiran dalam rapat-rapat?," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/10/2019).