Riau Dikepung Kabut Asap, Greenpeace: Ini Indikasi Kegagalan Pemerintah

KOMPAS.com - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan semakin meluas. Saat ini, Kota Pekanbaru, Riau, diselimuti kabut asap pekat akibat dampak karhutla.

Menurut laporan Kompas.com, Kamis (12/9/2019), kabut asap kian menyebar ke wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak, Malaysia. Selain itu, kondisi ini juga menganggu aktivitas penerbangan pesawat.

Kompas.com, Jumat (13/9/2019), juga melaporkan kabut asap pekat akibat karhutla telah mengepung kota Pekanbaru, Riau hingga pemerintah provinsi (pemprov) setempat mengeluarkan pedoman bersama untuk mengantisipasi dampak kabut asap tersebut.

Pemprov Riau menganjurkan masyarakat setempat untuk tidak beraktivitas di luar rumah atau gedung. Jika terpaksa keluar rumah, harus menggunakan masker dan peralatan pelindung lainnya.

Apabila Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) telah mencapai nilai bahaya, yakni diatas 300, maka masyarakat dilarang total untuk beraktivitas di luar rumah atau gedung.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Rusmadya Maharuddin, menilai imbauan tersebut tidak efektif untuk mengatasi dampak kabut asap.

"Meski masyarakat diminta untuk diam di dalam ruangan atau rumah, kabut masih bisa terhirup apalagi jika rumah atau ruangan tempat mereka tinggal tidak dilengkapi penyaring udara yang bagus," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/9/2019).

Menurutnya, satu-satunya cara efektif untuk menghentikan meluasnya kabut asap ini adalah dengan penegakan hukum.

"Kejadian kebakaran hutan dan lahan ini sudah terjadi berulang, hampir setiap tahun. Hanya kuantitasnya saja yang berbeda-beda," ucapnya.

"Ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah, terutama dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan," tambahnya.

Baca juga: 5 Penyakit yang Perlu Diwaspadai akibat Kabut Asap

Pentingnya penegakan hukum

Menurut Rusmadya, hanya penegakan hukum yang transparan, konsisten dan serius yang efektif untuk mengatasi kasus karhutla ini karena akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

"Kebakaran ini yang menyebabkan adalah manusia itu sendiri. Dan ini kaitannya dengan perilaku. Jadi, untuk mengatasi perilaku yang merugikan ini caranya dengan penegakan hukum," kata dia.

Bagi Rusmadya, upaya pemerintah dalam mengatasi dampak kebakaran hutan ini dirasa kurang maksimal karena kasus semacam ini tidak pernah menemui titik akhir.

"Kenyataanya, peristiwa ini terjadi setiap tahun. Ini adalah indikasi kegagalan pemerintah dalam kasus ini," ujarnya.

Di sisi lain, masyarakat  tidak dapat menutup mata akan usaha pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi melalui pemadaman, pembentukan satgas, water bombing, modifikasi cuaca dan sejenisnya.