Ramai Disebut Baru 2 Kali Vaksin gara-gara Bjorka, Luhut: Saya Sudah 4 Kali Vaksin

KOMPAS.com - Warganet ramai menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan baru menerima dua kali vaksin.

Salah satu warganet yang mengungkapkan hal itu yakni akun Twitter ini, Minggu (11/9/2022).

Dituliskan bahwa informasi Luhut baru menerima dua kali vaksin berasal dari data yang dibocorkan hacker @bjorkanism.

Namun, data yang semula diunggah di akun Bjorka itu kini tidak bisa diakses lantaran akun tersebut sudah di-suspend.

"Dari data yang di sebar ke publik oleh Bjorka, ternyata Luhut baru 2 kali di vaksin..." demikian keterangan yang dituliskan pengunggah.

Hingga Selasa (13/9/2022) pagi, unggahan tersebut telah dibagikan lebih dari 100 kali dan disukai lebih dari 380 kali pengguna Twitter.

Akun Twitter ini juga menyinggung hal yang sama, di mana Luhut disebutkan baru menerima dua kali vaksin.

"Ternyata @luhut_binsar baru 2x vaksin ygy, padahal dia yg getol suruh orang boster, gak malu tuh ? #bjorka #lbp #indonesia," tulis keterangan akun tersebut.

Lantas, bagaimana tanggapan Luhut?

Saat dikonfirmasi, Luhut mengatakan bahwa dirinya telah menerima empat kali dosis vaksin.

"Saya sudah 4 kali vaksin," ujarnya singkat kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (12/9/2022) pagi.

Namun, Luhut enggan menanggapi kebocoran datanya yang merembes ke publik.

Dia tidak membalas pertanyaan Kompas.com ihwal bocornya data pribadi miliknya yang disebarkan oleh Bjorka.

Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial Twitter diramaikan dengan aksi dugaan peretasan yang dilakukan oleh seorang hacker bernama Bjorka.

Tak tanggung-tanggung, ia bahkan mengeklaim telah mencuri miliaran data penting milik pemerintah dan perusahaan.

Klaim data yang paling menggemparkan adalah surat milik Presiden Joko Widodo dan dokumen milik Badan Intelijen Negara (BIN).

Selain itu, Bjorka juga mengeklaim telah mendapatkan miliaran data registrasi nomor seluler, lengkap dengan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Namun demikian, pihak yang menjadi sasaran pencurian data kompak menyangkal adanya hal itu.

Mereka bahkan memastikan bahwa data yang disimpan dalam sistemnya dalam kondisi aman.