Ramai Unggahan Foto KTP Tanpa Sensor di Website Pemerintah, Ini Penjelasan Kominfo

KOMPAS.com - Unggahan foto KTP elektronik diduga berasal dari website Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BBPSDMP) Kominfo Medan baru-baru ini ramai di media sosial.

Data KTP sejumlah warga itu terpampang jelas, tanpa adanya sensor.

Adalah akun @zZulfan yang mengunggah temuan itu di media sosial Twitter dengan menutup sejumlah data penting KTP.

Tercatat, ada empat foto KTP yang ia cantumkan dalam unggahannya.

"Perlindungan Data Pribadi di Indonesia?
Lha wong di web salah satu subdomain milik @kemkominfo aja mengumbar foto KTP tanpa sensor kok," tulis akun itu.

Hingga Sabtu (4/9/2021) sore, unggahan tersebut telah disukai oleh 2.000 warganet dan dibagikan lebih dari 1.000 kali.

Tanggapan BBPSDMP

Saat dikonfirmasi, Kepala Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BBPSDMP) Kominfo Medan Irbar Samekto mengakui adanya kesalahan itu.

Menurutnya, ada kesalahan dalam memprogram kode akses.

Namun, ia memastikan kesalahan itu telah diperbaiki dan tak ada lagi foto KTP dalam laman BBPSDMP.

"Dalam konfigurasi akses file pada server, ada disebut dengan CHMOD, di mana file yang kita upload dapat disembunyikan dan dipublikasikan," katanya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (4/9/2021).

"Ini ada kealpaan secara otomatis terpublik dari kesalahan yang melakukan backup dan belum rapi untuk file akses tersebut," sambungnya.

Irbar menuturkan, foto KTP itu merupakan salah satu syarat peserta untuk mengikuti uji sertifikasi SKKNI 2019.

Foto KTP tersebut sebelumnya memang diunggah peserta di laman BBPSDMP.

Ia pun memohon maaf atas kesalahan itu. Menurut dia, hanya ada 5 KTP yang terpublikasi akibat permasalahan backup.

"Kami juga mohon maaf, kebetulan yang terpublikasi 5 KTP tersebut yang masih belum rapi backup-nya, sementara yang ratusan lainnya terselamatkan," tutupnya.

Kejadian ini menambah catatan panjang kurangnya perlindungan data pribadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Selain kebocoran data Jokowi, sebelumnya juga muncul dugaan kebocoran data electronic-Health Alert Card (e-HAC), meski sudah dibantah Kemenkes.