6 Negara yang Pernah Alami Kudeta Militer, Mana Saja?

KOMPAS.com - Suasana politik Myanmar memanas. Para pemimpin sipil seperti Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditangkap, Senin (1/2/2021).

Penangkapan tersebut berujung pada kudeta militer.

Pihak militer Myanmar mengumumkan bahwa kekuasaan saat ini untuk sementara dipegang oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Kondisi politik yang memanas akibat kudeta militer juga pernah dialami Indonesia.

Salah satunya saat peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto.

Selain Myanmar, negara-negara mana saja yang pernah mengalami kudeta militer?

Pada 15 Juli 2016, sebuah upaya kudeta menandai titik balik monumental dalam sejarah politik Turki.

Dilansir dari Aljazeera, satu seksi militer Turki melancarkan operasi terkoordinasi di beberapa kota besar untuk menggulingkan pemerintah dan melengserkan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Tentara dan tank turun ke jalan.

Ledakan terdengar di Ankara dan Istanbul.

Jet tempur Turki menjatuhkan bom di gedung parlemen.

Namun ketika berita tentang upaya kudeta menyebar di media sosial, ribuan warga sipil menentangnya.

Mereka turun ke jalan dan alun-alun di sekitar Anatolia, dengan hanya membawa peralatan dapur demi menentang kudeta tersebut.

Kudeta gagal.

Puluhan pasukan yang ikut serta dalam kudeta tersebut menyerah di Jembatan Bosphorus di Istanbul. Peristiwa ini menewaskan 241 orang 2.194 lainnya terluka.

Aljazeera melaporkan bahwa kudeta tersebut ada kaitannya dengan Gulen, seorang pemimpin gerakan keagamaan yang tersebar luas dan berpengaruh di Turki.

Gulen dekat dengan militer, serta memiliki yayasan, asosiasi, organisasi media, sekolah di Turki dan luar negeri, kemudian menamai kelompoknya sebagai Hizmet.

Pergulatan politik menimbulkan sentimen antara Erdogan dan Hizmet.

Edorgan lantas memecat ribuan pejabat militer, pilot, petugas polisi, pegawai negeri, akademisi dan bahkan guru dipecat dari pekerjaan mereka karena dituduh terlibat dalam Hizmet.

Media yang diduga terkait dengan gerakan Hizmet dibredel.

Lebih dari 100.000 orang telah dipecat atau diskors, dan sekitar 50.000 orang ditangkap atas tindakan keras.

Pemerintah Turki menganggap tindakan keras itu perlu untuk “membasmi semua pendukung kudeta dari aparat negara”.

Pada 22 Mei 2014, militer Thailand melancarkan kudeta untuk menggulingkan pemerintah terpilih.

Alasannya untuk memulihkan ketertiban dalam menghadapi demonstrasi melawan pemerintah Thaksin Shinawatra.

Seperti diberitakan Reuters, tiga tahun setelahnya konstitusi sokongan militer telah diratifikasi dan disetujui dalam referendum. Dengan perubahan, Raja Vajiralongkorn meningkatkan kekuasaannya, melalui pemilihan umum.

Sampai tahun kemarin, lebih dari 12.000 orang bergabung dengan "Run Against Dictatorship". Sebuah gerakan anti-pemerintah.

Kemudian pada 18 Juli 2020, sekitar 2.500 pengunjuk rasa berkumpul di Monumen Demokrasi.

Ini merupakan salah satu demonstrasi terbesar sejak kudeta, yang menyerukan pembubaran parlemen dan pemilihan baru.

Pada 15 November 2017, melansir AFP dari pemberitaan Kompas.com, terdengar sekitar 30 atau 40 tembakan sekitar 3 sampai 4 menit pada pukul 2 pagi, di rumah pribadi presiden Zimbabwe, Robert Mugabe.

Ketegangan di Zimbabwe terjadi ketika Panglima Pasukan Pertahanan Zimbabwe mencetuskan untuk turun tangan mengakhiri 'pembersihan pendukung' Emmerson Mnangagwa.

Satu pekan sebelumnya, Mugabe memecat wakil presidennya, Mnangagwa, tentara veteran yang tersohor di kalangan militer Zimbabwe.

Dia dijuluki 'Sang Buaya' dan sempat dijagokan sebagai sosok yang cocok untuk menggantikan Mugabe.

Pemecatan tersebut dikaitkan dengan upaya Mugabe mencalonkan istrinya untuk menjadi presiden Zimbabwe.

Kondisi politik memanas. Setelah hampir 40 tahun menjabat presiden, Mugabe pun akhirnya mengundurkan diri.

Komite utama partai yang paling berkuasa ZANU-PF Zimbabwe, menunjuk Mnangagwa untuk mengambil alih kepemimpinan.

Pada April 2019, Presiden Sudan, Omar Hassan al-Bashir dilengserkan setelah berkuasa selama 30 tahun melalui kudeta militer.

The Washington Post memberitakan, pelengserannya dipicu oleh aksi damai besar-besaran, yang dihadiri oleh ratusan ribu orang di ibu kota Khartoum.

Pengambilalihan kekuasaan di Sudan menutup gerakan protes dan pergolakan politik di Afrika Utara.

Sebelumnya, pada 2011 muncul ketegangan yang sama dengan tuntutan menggulingkan para pemimpin otokratis di Tunisia, Mesir, Libya dan Yaman.

Di tahun yang sama, muncul protes di Aljazair pada Februari yang memaksa pemimpin Afrika Utara, Abdelaziz Bouteflika, turun dari kekuasaan.

Pemerintah Madagaskar memecat Rajoelina dari posisinya sebagai wali kota Antananarivo.

Pemecatan tersebut memunculkan aksi massa, hingga menewaskan sedikitnya 28 orang dan ratusan lainnya luka-luka.

Pada 8 Maret 2010, sekitar 70 tentara melakukan pemberontakan di kamp militer besar di luar ibu kota Madagaskar. Mereka menentang penindasan terhadap warga sipil.

Dilansir dari Aljazeera, pemerintah mengatakan pemberontakan tersebut adalah perselisihan internal tentara.

Namun dua hari setelahnya, Panglima Militer Madagaskar, Jenderal Edmond Rasolofomahandry mengeluarkan ultimatum 72 jam bagi para pemimpin politik untuk menyelesaikan perselisihan mereka atau menghadapi intervensi militer.

Atas dukungan militer, Rajoelina kembali menjabat dan memimpin pemerintahan transisi, serta berjanji untuk mengadakan pemilihan dalam dua tahun.

Akan tetapi, pada 16 November 2010 pembangkangan militer kembali terjadi.

Mereka ingin menangguhkan semua lembaga pemerintah dan menyerahkan tanggung jawab pada dewan militer.

Para pembangkang militer tersebut berhasil ditangkap.

6. Mali

Presiden Keïta dilengserkan pada 18 Agustus 2020.

Dilansir dari BBC, pelengserannya itu berkaitan dengan aksi massa pada pemerintahannya yang korup, tak becus urus ekonomi, serta perselisihan pemilihan legislatif.

Keïta ditahan oleh militer, tetapi kemudian dibebaskan.

Peristiwa ini menjadi kudeta keempat di negara Afrika Barat, sejak merdeka dari Perancis pada 1960.

Kudeta sebelumnya terjadi pada 2012, yang menyebabkan eksploitasi dan ketidakstabilan di Mali bagian utara.

Pasukan Prancis membantu mendapatkan kembali wilayah, tetapi serangan terus berlanjut.

Para pemimpin kudeta sebelumnya berjanji untuk menghormati perjanjian internasional dalam memerangi jihadis.

Ribuan tentara Prancis, Afrika, dan PBB ditempatkan di negara itu untuk menangani para militan.