Rencana Vaksinasi November, Epidemiolog: Belum Ada Vaksin Corona yang Penuhi Aspek Keamanan

KOMPAS.com- Pemerintah berencana memulai vaksinasi virus corona massal pada awal bulan November 2020.

Diberitakan Kompas.com, 15 Oktober 2020, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sekitar 6,6 juta dosis vaksin dari China tiba di Indonesia bulan depan.

Vaksin yang dipesan itu adalah produksi Sinovac, G42/Sinopharm, CanSino Biologics.

Terkait rencana tersebut, Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, mengingatkan vaksinasi baru bisa dilakukan setelah mendapat kepastian lulus uji fase tiga secara sempurna.

Sebab, uji coba vaksin virus corona secara sempurna akan memberikan jaminan keamanan, bahwa vaksin tersebut memiliki manfaat lebih besar daripada risiko atau efek sampingnya.

"Aspek keamanan itu syarat wajib yang tidak bisa diabaikan, karena vaksin ini akan diberikan pada orang sehat," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/10/2020).

"Saat ini belum ada satu pun vaksin di dunia ini yang memenuhi aspek keamanan, dan selesai uji coba fase tiganya," lanjutnya.

Menurutnya, vaksinasi dengan menggunakan mekanisme emergency use authorization (EUA) tetap tak boleh mengabaikan aspek keamanan.

Setidaknya, harus ada bukti awal atau bukti yang ada sudah cukup untuk memberikan jaminan keamanan.

Dicky mengatakan, vaksinasi yang tidak memiliki argumentasi ilmiah kuat dalam aspek keamanan berdasarkan pengujian, maka akan berisiko besar.

"Ingat, walaupun sekecil apa pun jumlah orang yang mengalami efek samping, tentu itu akan memiliki efek luar biasa dalam hal keberhasilan program vaksinasi," terang dia.

Dengan kondisi demikian, Dicky menilai pemberian vaksinasi di Indonesia bulan depan terkesan terburu-buru.

Ia menjelaskan, salah satu kriteria emergency use adalah kondisi pandemi yang tak bisa dikendalikan, meski telah memaksimalkan strategi testing, tracing, dan treating (3T).

"Jelas ini selain tidak ada argumentasi ilmiah yang kuat, juga terburu-buru. Motifnya juga apa, karena kita saat ini belum melakukan 3T dan 3M secara maksimal," jelas dia.

"Ya tentu harus dilakukan itu dulu sebelum vaksin dinyatakan aman, jadi jangan tergesa-gesa," tambahnya.

Dibandingkan terburu-buru memberikan vaksinasi, Dicky menganggap pemerintah terlebih dahulu harus memperbaiki strategi 3T.

Pasalnya, keberhasilan vaksinasi juga tergantung pada keberhasilan 3T.

"Setidaknya dilakukan secara memadai, lebih bagus jika optimal, sehingga sambil menunggu vaksinasi, kita bisa mengendalikan angka infeksi dan kematian serta mendukung program vaksinasi itu sendiri," tutup dia.