Jokowi dan Target Penurunan Kasus Covid-19 Bulan Mei yang Belum Tercapai...

KOMPAS.com - Sejak kasus pertama diumumkan pada awal Maret lalu, Indonesia masih terus berjuang dalam memerangi dan menurunkan angka infeksi Covid-19.

Beragam kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus, seperti larangan mudik dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Keinginan Jokowi

Awal bulan ini, Presiden Joko Widodo telah memaparkan targetnya untuk menurunkan angka infeksi virus corona pada Mei.

"Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai, sesuai dengan target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun, dan masuk posisi sedang di Juni. Di Juli harus masuk posisi ringan dengan cara apa pun," kata Jokowi, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 6 Mei 2020.

Menurutnya, target itu tidak akan tercapai tanpa kerja sama dari semua pihak, bukan hanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Masyarakat pun, kata Jokowi, harus ikut andil dalam pencapaian target itu dengan cara disiplin dan menerapkan protokol keseharan.

"Itu dilakukan tidak hanya oleh Gugus Tugas, tapi melibatkan seluruh elemen bangsa, jajaran pemerintahan, organisasi sosial kemasyarakatan, relawan, parpol, dan swasta. Ini harus diorkestrasi dengan baik," terang dia.

Memasuki hari terakhir di bulan Mei, Indonesia sejauh ini memiliki 25.773 kasus infeksi virus corona.

Dibandingkan akhir April, Indonesia saat itu melaporkan kasus infeksi sebanyak 10.118.

Artinya, ada penambahan lebih dari 15.000 kasus infeksi selama bulan Mei. Angka itu lebih tinggi dari angka infeksi selama April yang mencapai 9.000 kasus.

Dengan demikian, Indonesia terus mengalami peningkatan kasus infeksi bulanan sejak pertama kali dikonfirmasi pada Maret.

Bulan Mei yang diharapkan Jokowi akan mengalami penurunan kurva pun justru menjadi yang tertinggi selama tiga bulan terakhir.

Bahkan, wilayah episentrum virus diyakini akan bergeser dari Jakarta menuju Jawa Timur, seiring lonjakan kasus dalam beberapa waktu terakhir.

Jawa Timur kini memiliki 4.613 kasus infeksi atau sekitar 17,9 persen dari total kasus di Indonesia.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut lonjakan kasus di Jawa Timur disebabkan oleh aktifnya empat kluster yang menjadi sumber penularan.

"Jawa Timur ini termasuk daerah yang potensi dari klaster tertentu sangat tinggi. Antara lain dari Gowa, kemudian jemaah tabligh, termasuk juga yang berasal dari dalam yaitu Pesantren Temboro dan Pabrik Sampoerna," ujar Doni, dilansir dari pemberitaan Kompas.com, 27 Mei 2020.

Jokowi pun meminta jajarannya agar memprioritaskan Jawa Timur dalam penanganan kasus Covid-19.

"Di Jawa terutama agar dibantu diberikan dukungan penuh untuk Provinsi Jawa Timur, terutama yang berkaitan dengan persiapan rumah sakit rujukan dan rumah sakit daruratnya," kata Jokowi.

Kendati demikian, pemerintah berencana akan menerapkan new normal atau kenormalan baru di empat provinsi dan 25 kabupaten atau kota.

Kebijakan tersebut dapat diperluas jika efektif untuk tetap membuat warga tetap produktif dan aman dari virus corona.

Empat provinsi yang mulai mempersiapkan menuju era kenormalan baru adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo.

Epidemiolog Global Health Security CEPH Griffith University Dicky Budiman mengatakan, penerapan new normal bisa dilaksanakan jika pemerintah konsisten melakukan intervensi terhadap pandemi berupa testing, tracing, isolasi secara masif dan agresif.

"Pola baru ini hanya efektif dan bisa dilaksanakan jika pemerintah tetap konsisten melakukan intervensi pandemi melalui testing, tracing, dan isolasi secara masif serta agresif," kata Dicky dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 19 Mei 2020.

Menurutnya, keberadaan serta kejelasan strategi nasional dan daerah yang komprehensif dalam penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi hal penting.

Sebab, hal tersebut akan berpengaruh pada posisi dan peran pola baru dalam bekerja, sekolah, dan pelayanan publik lainnya.

Akan tetapi, jika penerapan new normal justru membuat intervensi pemerintah mengendur dan tak didukung aturan yang ketat, maka potensi munculnya kluster baru mungkin akan terjadi.

(Sumber: Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim, Tsarina Maharani, Editor: Diamanty Meiliana, Kristian Erdianto)