Pangkas Eselon III dan IV, Jokowi Diingatkan Tak Tergesa-gesa Ganti dengan AI

Tugas-tugas asministratif yang diemban oleh pemangku jabatan-jabatan tersebut akan digantikan oleh kecerdasan buatan (AI).

Dosen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Gabriel Lele mengatakan, AI mensyaratkan tiga hal secara teoritis.

Ketiga syarat itu adalah adanya kebijakan makro yang membingkai, sarana prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung.

"Nah tiga syarat ini indonesia secara internasional termasuk yang paling rendah," kata Gabriel kepada Kompas.com, Jumat (29/11/2019).

Dengan kondisi itu, Gabriel mengatakan, penggantian eselon dengan AI tidak bisa diberlakukan secara serentak.

Oleh karena itu, pemerintah harus memetakan urusan atau lembaga yang bisa langsung menerapkan AI dan yang tidak bisa menerapkannya.

"Itu harus ada pemetaannya. Jangan sampai tergesa-gesa dan pada akhirnya malah berantakan," papar Gabriel.

Selain itu, ia menilai, artificial intelligence culture juga tidak kalah pentingnya.

Menurut Gabriel, orang-orang tertentu seperti generasi milenial memang sangat suka dengan AI. Mereka tidak mau berhadapan dengan orang.

"Urusan apa pun mereka selesaikan dengan teknologi. Tapi kan ada generasi yang ketika mau menyelenggarakan urusan apa pun, ia harus bertemu dengan orang," ujar Gabriel.

"Jadi AI itu bisa menghilangkan wajah manusiawi dari pelayanan, sehingga pertanyaan dasarnya adalah, apa kita mau setiap saat berkomunikasi dengan mesin? Itu tantangan yang paling berat," lanjut dia.

Gabriel mengatakan, di Australia, yang sudah menerapkan sistem seperti ini, saat ini mulai ada perlawanan terkait penggunaan AI di sejumlah layanan publik.

Ketika berurusan dengan birokrasi, banyak warga Australia tidak mau hanya berurusan dengan mesin.

"Mereka mau harus ada orang yang menyapa, memberi senyum, melayani ketimbang harus berhadapan robot," kata Gabriel.

Menurut Gabriel, penggantian eselon dengan AI harus dikalkulasi dengan matang. Ia menyarankan agar dilakukan secara bertahap.

"Disiapkan pelan-pelan untuk memasuki perubahan yang dramatis. Tidak ada satu manusia pun yang suka dengan perubahan drastis. Itu rumus yang sangat umum. Perubahan pasti terjadi, pilihannya adalah melakukan revolusi apa evolusi," papar Gabriel.

Bagi Gabriel, kebijakan itu tepat untuk menyelesaikan urusan-urusan yang sederhana.

Akan tetapi, tidak tepat untuk urusan yang kompleks.

"Yang mensyaratkan lapis-lapis pengambilan keputusan untuk memastikan prinsip prudence, kehati-hatian, kecermatan. Harus dipetakan dulu," kata dia.