Isu Turunkan Jokowi Dinilai Sengaja Ganggu Fokus Aksi Tuntut Pembatalan UU KPK dan RUU Lain

Aksi mahasiswa yang menuntut pembatalan UU KPK versi revisi dan sejumlah poin dalam RUU KUHP diikuti isu bahwa ada agenda menurunkan Presiden Joko Widodo dalam aksi ini.

Mahasiswa yang melakukan demo pada hari ini membantah tudingan itu.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengatakan, gerakan yang dilakukan para mahasiswa masih berkonsentrasi terhadap kebijakan dan rancangan undang-undang yang dianggap bermasalah.

Menurut dia, memunculkan isu turunkan Jokowi merupakan langkah yang terlalu jauh.

"Saya kira itu (isu turunkan Jokowi) bentuk pengalihan-pengalihan saja. Sehingga sebetulnya soal ada isu-isu turunkan Jokowi, saya kira itu terlalu jauh," kata Oce saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/9/2019).

Menurut dia, ada pihak yang sengaja melemparkan isu ini dengan tujuan mengganggu soliditas gerakan melawan pelemahan KPK.

Sejauh ini, Oce menilai, gerakan mahasiswa masih murni untuk menuntut undang-undang yang dianggap bermasalah, tak ada hubungannya dengan pemilu dan politik.

Diberitakan sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus yang menggelar aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/9/2019).

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta Gregorius Anco mengatakan, mahasiswa secara tegas menyuarakan tuntutan untuk pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Anco, kedua rancangan undang-undang ini tak sesuai dengan amanat reformasi.

"Tuntutan kami jelas, RUU KPK dan RKUHP dibatalkan karena RUU itu bermasalah dan tidak sesuai dengan reformasi. Kan enggak ada tuntutan turunkan Jokowi," kata Anco.