Struktur Pemerintahan dan Birokrasi Kerajaan Majapahit

KOMPAS.com - Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Indonesia.

Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 dan bertahan hingga pengujung abad ke-15.

Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk (1350-1389), Kerajaan Majapahit mencapai masa keemasannya.

Pada masa itu, Majapahit telah memiliki susunan pemerintahan dan birokrasi yang teratur.

Bagaimana kehidupan pemerintahan dan birokrasi Kerajaan Majapahit?

Baca juga: Kondisi Masyarakat Kerajaan Majapahit

Struktur pemerintahan dan birokrasi Kerajaan Majapahit

Sumber-sumber terkait birokrasi dan sistem pemerintahan di Kerajaan Majapahit sebagian besar didapatkan dari periode kejayaannya.

Kendati demikian, dapat dikatakan bahwa selama perkembangan senjarahnya, struktur pemerintahan dan birokrasi Kerajaan Majapahit tidak banyak berubah.

Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan disentralisasikan dengan birokrasi yang terperinci.

Raja memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan.

Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi.

Biasanya, para putra dan kerabat dekat raja diberi kedudukan tinggi dalam jabatan birokrasi.

Baca juga: 6 Ciri Khas Kerajaan Majapahit

Di istana, ada Dewan Pertimbangan Kerajaan yang disebut Bhattara Saptaprabhu.

Dewan yang anggotanya para sanak saudara raja ini bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada raja.

Para putra mahkota, sebelum menjadi raja lebih dulu diberi kedudukan sebagai raja muda (yuwaraja atau kumararaja) yang memiliki sebuah daerah lungguh.

Di samping itu, ada pula saudara dan kerabat dekat raja yang menjadi raja daerah (paduka bhattara).

Mereka dibebani tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan penghasilan kerajaan dan penyerahan upeti kepada perbendaharaan kerajaan, serta mempertahankan wilayahnya.

Dalam menjalankan tugasnya, raja daerah berhak mengangkat sejumlah pejabat yang berkewajiban membantunya.

Struktur pejabat ini hampir sama dengan yang ada di pusat kerajaan, tetapi dalam skala lebih kecil.

Apabila turun perintah dari raja, raja daerah meneruskannya ke pejabat-pejabat yang ada di bawahnya.

Baca juga: Faktor yang Mendorong Majapahit Menjadi Negara Maritim

Secara umum, berikut ini susunan pejabat yang ada pada masa Kerajaan Majapahit.

Rakryan Mahamantri Katrini

Rakryan Mahamantri Katrini biasanya dijabat oleh para putra raja, yang terdiri dari tiga orang, yaitu:

1. Rakryan Mahamatri i Hino
2. Rakryan Mahamantri i Halu
3. Rakryan Mahamatri i Sirikan

Rakryan Mahamatri i Hino merupakan yang tertinggi dan terpenting kedudukannya karena memiliki hubungan erat dengan raja, bahkan boleh mengeluarkan piagam berupa prasasti.

Rakryan Mantri ri Pakira-kiran

Rakryan Mantri ri Pakira-kiran adalah sekelompok pejabat tinggi yang bisa disebut sebagai Dewan Menteri, yang berfungsi sebagai badan pelaksana pemerintahan.

Badan ini biasanya terdiri dari lima orang pejabat, yaitu:

1. Rakryan Mapatih atau Patih Hamangkubhumi (setara perdana menteri)
2. Rakryan Tumenggung
3. Rakryan Demung
4. Rakryan Rangga
5. Rakryan Kanuruhan
   

Baca juga: Candi Jabung, Makam Keluarga Kerajaan Majapahit di Probolinggo

Kelima pejabat tersebut biasa disebut Mantri Amancanagara atau Sang Panca ring Wilwatikta.

Di samping Mantri Amancanagara, ada sejumlah pejabat tinggi lainnya yang dapat digolongkan ke dalam kelompok Rakryan Mantri ri Pakira-kiran.

Pejabat-pejabat ini jumlahnya sangat banyak, di antaranya seperti Sang Wrddhamantri, Yuwamantri, Sang Aryyadhikara, Sang Aryyatmaraja, Mantri Wagmimaya, Mantri Kesadhari, dan Rakryan Juru.

Dharmmadhyaksa

Dharmmadhyaksa adalah pejabat tinggi kerajaan yang bertugas menjalankan fungsi yurisdiksi keagamaan.

Ada dua macam Dharmmadhyaksa, yaitu Dharmmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha dan Dharmmadhyaksa ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa.

Tiap-tiap Dharmmadhyaksa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan Dharmma-upapatti, yang diberi sebutan Sang Pamegat (Samgat).

Baca juga: Toleransi Antarumat Beragama pada Masa Kerajaan Majapahit

Dari prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit, diketahui bahwa Dharmma-upapatti dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan pula, yakni golongan untuk agama Siwa dan Buddha.

Kemudian, di antara Dharmma-upapatti ada yang menjabat untuk urusan sekte-sekte tertentu, seperti Bhairawapaksa, Saurapaksa, dan Siddhantapaksa.

Selain para pejabat birokrasi yang telah disebutkan, masih ada pejabat sipil dan militer lainnya.

Mereka adalah para kepala jawatan (tanda), para nayaka, pratyaya, dan para drawyahaji, yang merupakan pejabat sipil.

Kemudian ada para pangalasan, senapati, dan surantani, sebagai pejabat militer yang bertugas pula sebagai pengawal raja dan penjaga lingkungan keraton (bhayangkari).

Dari Kitab Praniti Raja Kapakapa, diketahui ada 150 mantri dan 1.500 pejabat-pejabat rendahan yang terdiri dari para tanda, wadohaji, panji andaka, dan kajineman.

Referensi:

• Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (Eds). (2008). Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno. Jakarta: Balai Pustaka.