Kelebihan dan Kekurangan Orde Lama

KOMPAS.com - Orde Lama merupakan istilah untuk menyebut sebuah periode pemerintahan di Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno.

Soekarno memimpin Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga 1966.

Masa Orde Lama memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut.

Baca juga: Sejarah Orde Lama

Kelebihan

Mempertahankan bentuk negara kesatuan

Konferensi Meja Bundar memaksa Indonesia mengubah bentuk negara menjadi federal atau serikat yang dikenal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Bentuk negara serikat tersebut jelas telah melanggar cita-cita awal tokoh kemerdekaan yang menginginkan bentuk negara sebagai kesatuan.

Pemerintah Orde Lama kemudian membatalkan secara sepihak kesepakatan tersebut dan mengembalikan bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1950 dengan konsekuensi beragam dari Belanda.

Baca juga: Konferensi Meja Bundar: Latar Belakang, Tujuan, Hasil, dan Dampak

Lahirnya sistem demokrasi

Masa percobaan demokrasi pertama berlangsung pada kurun 1950 - 1959 yang dikenal dengan sistem demokrasi parlementer.

Ciri dari sistem ini adalah pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri dan kabinetnya yang bertanggung jawab kepada parlemen atau dewan perwakilan rakyat yang diisi oleh perwakilan partai, sedangkan presiden sebagai simbol saja.

Penerapan sistem tersebut berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan partai politik yang luar biasa dalam kompetisi politik di Indonesia.

Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Parlementer (1949-1959)

Nasionalisasi perusahaan asing

Pemerintahan Orde Lama kala itu berhasil melakukan upaya nasionalisasi atau mengambil alih perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.

Perusahaan asing yang dinasionalisasi di antaranya adalah perusahaan listrik, gas, kereta api, De Javasche Bank (Bank Indonesia), perusahaan pelayaran KPM, perkebunan, industri, perusahaan dagang, dan bank-bank Belanda lainnya.

Pembebasan Irian Barat

Sejak merdeka, Irian Barat tidak diberikan Belanda kepada Indonesia. Upaya penyatuannya telah berulang kali dilakukan sejak 1949 hingga 1963.

Ketidakrelaan Irian Barat dipisahkan dari NKRI membuat pemerintah Orde Lama harus menempuh cara militer dalam upaya pembebasan yang dikenal dengan Operasi Trikora.

Operasi Trikora yang berlangsung sejak akhir tahun 1961, sedikit demi sedikit mulai terang dan secara resmi Irian Barat menjadi bagian Indonesia pada 1 Mei 1963.

Baca juga: Sejarah dan Upaya Pembebasan Irian Barat

Kekurangan

Ketidakstabilan politik

Kondisi politik pada masa Orde Lama mengalami pergolakan yang hebat. Hal ini ditengarai oleh kondisi Indonesia yang memang masih muda.

Setiap golongan saling mengusung pemikiran-pemikiran hebat untuk Indonesia.

Namun, hal itu berakibat pada persaingan golongan yang membuat banyak program yang tidak tuntas.

Hal demikian ini dapat diamati dari umur pendek setiap kabinet yang menjalankan roda pemerintahan pada masa Demokrasi Parlementer 1950-1959.

Baca juga: Latar Belakang Timbulnya Pemberontakan pada Orde Lama

Ketidakstabilan ekonomi

Ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama juga tidak stabil meskipun beberapa kebijakan telah dilangsungkan.

Ketidakstabilan ini semakin meningkat pada tahun-tahun akhir pemerintahan Orde Baru, tepatnya sejak 1961 yang mengalami hiperinflasi.

Dikutip dari Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah yang ditulis oleh Prof. Boediono, inflasi kala itu berada di kisaran 100%.

Hal itu yang membuat rakyat kehilangan kepercayaan memegang uang dan berduyun-duyun membelanjakan uang sebelum nilainya makin anjlok.

Baca juga: Sejarah Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia

Pertentangan ideologi

Ideologi yang berkembang dalam kelompok-kelompok masa itu adalah nasionalis, komunis, dan agamis.

Ketiga ideologi ini saling menentang satu sama lain dan diklaim sebagai ideologi pemerintahan yang paling tepat untuk Indonesia.

Pertentangan ini bukan saja dalam pikiran, tetapi juga berlangsung di tataran politik pemerintahan kala itu sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Orde Lama.

Mencederai demokrasi

Pada tahun 1949 dengan dalih melerai pertentangan politik, Soekarno mengeluarkan dekrit monumental pada tanggal 5 Juli yang menandai fase Demokrasi Terpimpin yang cenderung otoriter.

Dekrit tersebut salah satunya berisi perintah pembubaran konstituante yang terpilih dalam pemilu 1955 dan mendirikan konstitusi baru yang dipilih sendiri oleh Soekarno.

Sistem demikian ini melahirkan pro dan kontra di kalangan politikus Indonesia kala itu dan diwarnai kebijakan pembubaran Partai Masyumi.

Baca juga: Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Dampak

Referensi:

• Kurniawan, D. (2016). Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata dan Yang Seharusnya. Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah, 8(1).
• Boediono. (2016). Ekonomi Indonesia : dalam lintasan sejarah. Mizan Pustaka: Bandung.
• Argenti, G. (2017). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. Jurnal Politikom Indonesiana, 2(2), 14-14.