Mengapa Mahasiswa Menuntut Pengunduran Diri Presiden Soekarno?

KOMPAS.com - Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator yang hebat dan disegani dunia.

Namun 20 tahun kepemimpinannya sebagai presiden, jauh dari kata sempurna. Di penghujung 1965, Soekarno dituntut untuk mundur.

Ia akhirnya diberhentikan pada 22 Juni 1966, dan hidup terasing hingga meninggalnya pada 21 Juni 1970.

Berhentinya Soekarno sebagai presiden Indonesia tidak terlepas dari tuntutan rakyat yang memintanya untuk mengundurkan diri.

Faktor utama yang menyebabkan para mahasiswa menuntut pengunduran diri Presiden Soekarno adalah karena tidak menyelesaikan masalah G30S yang terjadi pada Oktober 1965.

Berikut ini beberapa alasan mahasiswa menuntut Presiden Soekarno untuk mengundurkan diri.

Baca juga: G30S, G30S/PKI, Gestapu, Gestok, Apa Bedanya?

Kurang tegas mengambil tindakan terhadap PKI

Sejak dibentuk pada 1914, PKI telah memberi kesan sebagai partai politik yang radikal dan condong anarkis.

PKI juga beberapa kali melakukan pemberontakan, salah satunya pemberontakan PKI Madiun 1948, mengakibatkan tewasnya beberapa pejajabat pemerintah dan para pemimpin anti-komunis.

Perkiraan korban yang terenggut nyawanya dalam peristiwa ini sejumlah 24.000 orang, di mana 8.000 di antaranya dari Madiun, 4.000 dari Cepu, dan 12.000 dari Ponorogo.

Akibatnya, banyak rakyat yang menuntut agar PKI dibubarkan. Namun, Presiden Soekarno tidak menanggapi keinginan rakyat itu.

Baca juga: Sejarah Lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI)

Mengeluarkan Nasakom

Untuk mengatasi peristiwa pemberontakan yang dilancarkan PKI, dibentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Mengetahui hal itu, Soekarno, yang mendukung sayap kiri mengeluarkan UU Darurat dan mencetuskan slogan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) pada 1956.

Nasakom dimaksudkan untuk memenuhi tiga tuntutan faksi utama dalam politik, yaitu tentara, kelompok Islam, dan komunis.

Namun, sekeras apa pun Soekarno mengampanyekan Nasakom, konsep ini pada akhirnya hilang.

Baca juga: Nasakom, Konsep Kesatuan Politik ala Soekarno

Masalah G30S

Keberadaan PKI semakin terdesak setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.

G30S adalah peristiwa pembunuhan tujuh jenderal, di mana PKI dituduh menjadi dalang dari tragedi ini.

Akibat kejadian ini, rakyat semakin menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Namun, Soekarno masih bergeming. 

Sebetulnya, rakyat sudah lama meminta Soekarno untuk menindak tegas PKI, tetapi tidak ada perubahan apa pun.

Usai G30S, Soekarno menyatakan bahwa PKI tidak secara partai menjadi pelaku dibalik peristiwa pembunuhan itu, tetapi hanya beberapa anggota saja yang bertindak di luar kendali.

Jawaban Soekarno ini tidak membuat rakyat senang. Rakyat, yang awalnya hanya meminta agar PKI dibubarkan, pun berubah menjadi menuntut Presiden Soekarno untuk turun dari jabatannya.

Baca juga: Soekarno Presiden Seumur Hidup: Latar Belakang dan Kontroversinya

Akhir Oktober 1965, para mahasiswa memprotes Soekarno yang tidak bertindak apa-apa terhadap peristiwa G30S.

Tindakan Soekarno yang cenderung mengabaikan suara rakyat mengakibatkan semakin kencangnya aksi unjuk rasa.

Puncak kejadian pada 11 Maret 1966, saat terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa.

Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik tersebut jika ia diberi kepercayaan.

Permintaan ini segera ditanggapi dan pada 11 Maret 1966 di Istana Bogor, Presiden Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan.

Surat itu disebut Surat Perintah Sebelas 11 Maret atau Supersemar, yang pada akhirnya terus menggerus posisi Soekarno sebagai Presiden RI.

Pada akhirnya, status Soekarno sebagai pesiden seumur hidup pun dicabut oleh MPRS pada 7 Maret 1967.

Referensi: 

• Ricklefs, M.C. (1991). A History of Modern Indonesia Since c. 1300. MacMillan.