Mengenal Politik Islam yang Dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda

KOMPAS.COM - Pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik Islam sebagai strategi untuk memahami dan menguasai pribumi Indonesia.

Politik Islam ini muncul karena pemerintah kolonial Belanda dihadapkan pada kenyataan bahwa mayoritas penduduk pribumi beragama Islam.

Apa itu politik Islam Hindia Belanda dan bagaimana sejarahnya?

Munculnya politik Islam Hindia Belanda

Selama menjajah Indonesia, Belanda telah menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok Islam di berbagai daerah, seperti Perang Padri (1821-1827), Perang Diponegoro (1825 -1830), dan Perang Aceh (1873-1903).

Demi menanggulangi masalah tersebut, pemerintah Hindia Belanda mencari solusi dengan menjalankan aksi kristenisasi.

Hal itu dianggap mampu menyelesaikan segala persoalan sehingga proses kolonialisasi dapat terus berlangsung.

Kurangnya pengetahuan tentang Islam membuat Pemerintah Hindia Belanda tidak berani mencampuri agama Islam secara langsung.

Sebab, Belanda tidak memiliki cukup pengetahuan mendalam mengenai Islam dan sistem sosial yang ada dalamnya.

Ide mengenai politik Islam muncul setelah kedatangan Snouck Hurgronje di Hindia Belanda pada 1889.

Snouck Hurgronje adalah orang Belanda yang ahli mengenai Islam.

Melalui Snouck Hurgronje, pemerintah Hindia Belanda memperoleh banyak pengetahuan mengenai Islam, sehingga mampu melawan potensi kekuatan Islam.

Dikarenakan hal tersebut, Snouck dijuluki arsitek keberhasilan politik Islam legendaris pada masa kolonial Belanda.

Pemerintah Belanda memerlukan inlandsch politiek, yakni kebijaksanaan mengenai pribumi dengan tujuan memahami dan menguasai pribumi.

Snouck Hurgronje dengan ide politik Islam yang ditawarkannya, berhasil menemukan strategi untuk memahami dan menguasai penduduk pribumi.

Kemudian, Belanda mulai tegas dalam membuat kebijakan terhadap Islam dengan berpedoman pada tiga pilar politik Islam milik Snouck Hurgronje, yaitu:

• Kebijakan netral terhadap agama
• Kebijakan politik asosiasi
• Kebijakan politik pengawasan

Berikut ini penjelasannya:

Kebijakan netral terhadap agama

Islam dibedakan ke dalam dua golongan, yakni Islam religius dan Islam politik.

Untuk menghadapi golongan Islam religius, pemerintah Belanda membuat kebijakan untuk toleransi dan tidak mencampuri urusan keagamaan.

Hal itu dikarenakan golongan Islam religius dinilai tidak memiliki potensi ancaman yang mengganggu stabilitas dan keamanan.

Kebijakan politik asosiasi

Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan adat masyarakat Indonesia untuk mendekatkannya dengan kebiasaan atau budaya Belanda.

Jika pribumi telah menyesuaikan diri dengan kebudayaan Belanda, tujuan pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai Islam dapat tercapai.

Sebab, pemerintah kolonial Belanda menganggap telah berhasil melepaskan rakyat pribumi dari batasan yang dibuat oleh aturan Islam.

Bagi pemerintah Hindia Belanda, aturan-aturan Islam berpotensi memicu pribumi melakukan perlawanan terhadap kekuasaannya.

Kebijakan politik pengawasan

Pemerintah Hindia Belanda dengan teguh berpedoman pada prinsip politik Islam rancangan Snouck Hurgronje, yaitu tidak boleh mentoleransi timbulnya gerakan fanatisme Islam yang dianggap berpotensi menggoyahkan kekuasaan.

Untuk itu, pemerintah kolonial Belanda mengawasi ketat orang-orang Islam yang dipandang sebagai gerakan fanatik Islam, seperti Pan Islam dan Tarekat.

Pan Islam dan Tarekat dianggap sebagai gerakan berbahaya yang akan mengancam eksistensi Belanda di bumi Nusantara.

Oleh karena itu, berbagai bentuk pengawasan dilakukan Pemerintah Hindia Belanda, salah satunya dengan mengawasi para haji dan orang-orang Indonesia yang bermukim di Mekkah.

Referensi:

• Harry, J. 1980. Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Jakarta: Pustaka Jaya
• Suminto, A. 1985. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES 1985.