Mengapa Pemerintah Jepang Membentuk PPKI?

PPKI dibentuk oleh Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara Jenderal Hisaichi Terauchi pada 7 Agustus 1945.

Berbeda dari BPUPKI, semua anggota PPKI merupakan orang Indonesia, yang dipilih langsung oleh Terauchi.

Lantas, apakah alasan Jepang membentuk PPKI?

Alasan Jepang membentuk PPKI

Alasan Pemerintah Jepang membentuk PPKI adalah untuk menjamin bahwa kemerdekaan yang mereka janjikan kepada Indonesia akan segera diwujudkan.

Pada 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang kemudian diresmikan pada 28 Mei 1945.

BPUPKI dibentuk untuk meredam semangat nasional bangsa Indonesia agar tidak semakin membahayakan kedudukan Jepang dan mau membantu menghadapi Sekutu.

Namun, Panglima tentara Jepang Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal penting terkait tata pemerintahan atau pembentukan negara Indonesia merdeka.

Pembentukan BPUPKI untuk menunjukkan kesungguhan janji Jepang dalam memberikan kemerdekaan.

Pasalnya, pada saat itu kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak oleh pasukan Sekutu.

Tugas BPUPKI selesai ketika tersusun rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) pada 16 Juli 1945.

Pada 6 Agustus, bom atom dijatuhkan oleh Sekutu di Hiroshima, yang membuat Jepang semakin tidak berdaya.

Pada 7 Agustus, Jepang mengumumkan pembentukan PPKI, sesuai keputusan Jenderal Terauchi.

PPKI adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Alasan Pemerintah Jepang membentuk PPKI adalah untuk menjamin bahwa kemerdekaan yang mereka janjikan kepada Indonesia akan segera diwujudkan.

Di saat yang sama, Jepang juga meminta jaminan bahwa bangsa Indonesia akan siap membantu negaranya, yang telah sangat terjepit, untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Hal ini terlihat ketika para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatannya, tetapi wajib memerhatikan beberapa hal.

Salah satunya, bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya untuk mendukung perjuangan Jepang memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya.
Sebanyak 21 anggota PPKI telah terpilih, di mana Soekarno ditunjuk menjadi ketua, Moh Hatta sebagai wakil ketua, dan Ahmad Subardjo sebagai penasihatya.

Kepada para anggota PPKI, Gunseikan Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan bahwa pemilihan anggota juga dilakukan langsung oleh Jenderal Terauchi.

Terauchi menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diumumkan jika persiapannya sudah selesai.

Ternyata, semua hal yang direncakanan Jepang meleset ketika Nagasaki dibom atom pada 9 Agustus 1945.

Jenderal Terauchi memanggil Soekarno-Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat ke Vietnam untuk menyampaikan bahwa Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, tetapi kemerdekaannya akan diberikan bagian demi bagian sesuai kondisi setempat.

Setelah pembicaraan selesai, Soekarno-Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat kembali ke Indonesia pada 14 Agustus 1945.

Ketika sampai di Indonesia, tiga tokoh tersebut berusaha diyakinkan oleh golongan muda bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu sehingga bangsa Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa PPKI.

Pada akhirnya, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tanpa campur tangan pihak Jepang.

Setelah kemerdekaan, PPKI tetap menjalankan tugasnya dengan mengesahkan UUD 1945, mengangkat Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama RI, mengesahkan Pancasila, dan membagi Indonesia ke dalam delapan provinsi.