Ekonomi Perang: Pengertian, Tujuan, Ciri-ciri, dan Contohnya

Menurut Philippe Le Billon, ekonomi perang adalah sistem produksi, mobilisasi, dan alokasi sumber daya untuk bertahan dari segala serangan.

Beberapa tindakan yang diambil dalam kebijakan ini meliputi peningkatan tarif bunga dan program alokasi sumber daya untuk mengakomodasi kebutuhan produksi pertahanan negara.

Kendati demikian, tindakan yang diambil oleh suatu negara dapat berbeda dari negara lain.

Tujuan ekonomi perang

Tujuan ekonomi perang adalah untuk memprioritaskan produksi barang dan jasa yang dapat memperkuat pertahanan negara, sekaligus memperkuat ekonomi negara.

Ekonomi perang juga dapat dilihat sebagai cara untuk menghindari kebutuhan akan militerisasi yang lebih panjang.

Kebijakan ekonomi perang biasanya menuntut kemajuan di bidang industri, teknologi, dan medis, dengan biaya lebih murah dalam waktu singkat.

Namun, beberapa ekonom seperti Seymour Melman berpendapat bahwa kebijakan ekonomi perang cenderung mengarah pada sifat pemborosan dari sebagian besar pengeluaran militer pada akhirnya justru merugikan kemajuan teknologi.

Untuk itu, ketika menerapkan ekonomi perang, pemerintah harus memilih cara mengalokasikan sumber daya negara mereka dengan sangat hati-hati untuk memenangkan perang sekaligus memenuhi permintaan konsumen domestik yang tentunya sangat vital.

Contoh ekonomi perang

Banyak negara di dunia pernah menerapkan kebijakan ekonomi perang, terutama pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Pada zaman dulu, kebijakan ini tidak hanya dilakukan oleh negara yang berperang di negaranya sendiri, tetapi juga bisa di negeri jajahannya.

Contohnya adalah Jepang yang menerapkan kebijakan ekonomi perang di Indonesia pada masa pendudukannya (1942-1945).

Kebijakan ekonomi perang Jepang berarti semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang Jepang yang saat itu terlibat Perang Dunia II melawan Sekutu.

Hasil perekonomian Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan dan perang Jepang.

Beberapa tindakan yang dilakukan Jepang saat itu adalah mengeluarkan ketentuan terkait produksi padi dan melakukan penebangan hutan secara liar sekitar 500.000 hektare.

Referensi:

• Sudibyo, Sigit, Humar Sidik, dan Debi Robi Yanti. (2021). Seri Buku Infografis: Pendudukan Jepang di Indonesia. Bogor: Guepedia.