Mengapa Belanda Menyatakan Perang terhadap Kerajaan Aceh?

Perang Aceh antara rakyat Kerajaan Aceh dan Belanda berlangsung selama tiga dekade, yakni antara 1873 hingga 1904.

Selain lama, Perang Aceh merupakan perang tersulit bagi pemerintah Hindia Belanda.

Aceh menjadi salah satu wilayah yang sangat sulit ditaklukkan karena kerasnya perjuangan rakyat dan kurangnya informasi tentang daerah Aceh yang dimiliki Belanda.

Sejarah mencatat bahwa Perang Aceh resmi dimulai pada 26 Maret 1873, ketika Belanda menembakkan meriam dari kapal Citadel Van Antwerpen.

Lantas, mengapa Belanda menyatakan perang terhadap Kerajaan Aceh?

Aceh menolak mengakui kedaulatan Hindia Belanda

Belanda menyatakan perang terhadap Kerajaan Aceh karena Aceh menolak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di wilayahnya.

Secara umum, penyebab Perang Aceh adalah ambisi Belanda untuk menguasai seluruh Nusantara.

Pada 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya dalam Traktat London.

Dalam Traktat London disebut bahwa Belanda boleh menguasai kembali wilayah di Sumatera yang selama perang direbut Inggris, tetapi tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan Aceh.

Akan tetapi dalam praktiknya, Belanda tetap menebar pengaruhnya di wilayah kekuasaan Aceh yang jauh dari pemerintah pusat.

Belanda pun semakin berani ketika Inggris tidak memberikan reaksi apa-apa atas aksinya tersebut.

Saat itu, Sultan Alaiddin Mahmud Syah yang memerintah Kerajaan Aceh sadar bahwa pemerintahannya tidak kuat.

Pasalnya, Sultan tengah menyelesaikan konflik antarnegeri dan hubungan antara uleebalang, yang menyebabkan ketidakstabilan politik kerajaan.

Sultan Aceh berusaha sebisa mungkin mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan Belanda.

Kekhawatiran Aceh pun kian menjadi ketika Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatera pada 1871.

Berdasarkan isi perjanjian tersebut, Belanda diperbolehkan untuk melakukan perluasan wilayah di Sumatera, termasuk Aceh yang sebelumnya tidak boleh diganggu kedaulatannya.

Di tengah situasi yang semakin terjepit, Aceh berusaha memperkuat diri dengan menjalin hubungan dengan negara-negara lain.

Pada Januari 1873, Aceh mencari bantuan dengan mengirim utusan ke Turki. Utusan dari Aceh juga menemui konsul Italia dan Amerika Serikat di Singapura.

Langkah Aceh tersebut sangat mengkhawatirkan Pemerintah Hindia Belanda, yang tidak menginginkan adanya campur tangan negara asing.

Terlebih lagi, Pemerintah Hindia Belanda mendengar desas-desus bahwa bantuan militer Amerika Serikat untuk Aceh akan datang pada awal Maret 1873.

Alhasil, Menteri Jajahan di Belanda pada 18 Februari 1873 memerintahkan Gubernur Jenderal London di Batavia agar mengirim kapal dan pasukan ke Aceh.

Diputuskan bahwa Komisaris Pemerintah Hindia Belanda untuk Aceh, FN Nieuwenhuysen, berangkat ke Aceh dengan membawa dua kapal perang, yakni Citadel van Antwerpen dan Siak, serta pasukan pada 7 Maret.

Rombongan tersebut mendapat tambahan dua kapal, yakni Murnix dan Corhorn, yang sampai di Aceh pada 22 Maret 1873.

Tidak lama kemudian, datang surat dari FN Nieuwenhuysen untuk Sultan Mahmud Daud Syah.
Melalui surat tersebut, Belanda menuntut Sultan Aceh untuk mengakui kedaulatan Hindia Belanda di wilayahnya, tetapi ditolak.

Belanda menjadikan penolakan Sultan Aceh tersebut sebagai alasan untuk menyatakan perang terhadap Kerajaan Aceh.

Akhirnya, pada 26 Maret 1873, Belanda mulai menyerang Aceh dengan menembakkan meriam dari kapal Citadel van Antwerpen.

Sejak hari itu, pasukan Aceh yang meliputi para uleebalang, ulama, dan rakyat, terus diserang oleh Belanda.

Kendati demikian, Aceh tidak mudah ditaklukkan dan peperangan sengit terus berlanjut hingga awal abad ke-20.

Referensi:

• Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (Eds). (2008). Sejarah Nasional Indonesia IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.