Mengapa Jepang Membagi Indonesia Menjadi Tiga Wilayah?

Pembagian tiga wilayah di Indonesia meliputi Sumatera, Jawa dan Madura, dan Kalimantan dan Indonesia Timur.

Lantas, apa alasan Jepang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah?

Untuk mempermudah pengawasan

Alasan Jepang membagi Indonesia menjadi tiga wilayah pada masa penjajahan adalah untuk mempermudah pengawasan dan agar penduduk Indonesia ikut terlibat dalam kegiatan militer.

Pada 1942, Jepang mulai menduduki Indonesia dengan tujuan menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi guna memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam Perang Pasifik.

Di awal masa pendudukannya, tentara Jepang diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia, karena mereka pandai menarik simpati rakyat pribumi melalui propaganda-propaganda yang dicanangkan.

Adapun beberapa tindakan yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia di antaranya, Jepang menyatakan diri sebagai saudara tua (ingin membebaskan Indonesia dari jeratan penjajah) dan mendirikan Gerakan Tiga A.

Untuk memudahkan Jepang dalam mengatur pemerintahannya, maka Jepang membagu Indonesia ke dalam tiga wilayah, yaitu Sumatera, Jawa dan Madura, dan Kalimantan dan Kawasan Indonesia Timur.

Tujuan Jepang membagi Indonesia ke dalam tiga wilayah adalah untuk pertahanan dan sebagai pendukung.

Maksud dari pertahanan adalah bisa melindungi Jepang dari serangan tiba-tiba, karena saat itu Jepang sedang terlibat dalam Perang Pasifik dengan sekutu.

Sementara sebagai pendukung adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, terutama minyak bumi agar bisa memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam Perang Pasifik.

Selain itu, Jepang juga bertujuan untuk mengontrol sikap para tokoh nasionalis yang tidak kooperatif dengan Jepang, seperti Sutan Sjahrir.

Sumatera

Wilayah pertama adalah Sumatera, yang dipimpin oleh Angkatan Darat Tentara ke-25 atau Tomi Shudan, yaitu Yamashita dengan pusat kekuasaan di Bukittinggi.

Jepang memilih untuk menduduki Sumatera karena di sana terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang besar.

Pemerintah Jepang mengutus angkatan darat untuk mengawasi wilayah Sumatera, karena satu pulau menyatu dalam daratan sehingga akan jauh lebih ringan jika dipantau oleh Angkatan Darat.

Jawa-Madura

Selanjutnya wilayah Jawa dan Madura yang dipimpin oleh Jenderal ke-16 atau Gunseikan, Imamura.

Pusat kekuasaan wilayah Jawa-Madura terletak di Jakarta.

Wilayah ini tidak hanya diawasi oleh Angkatan Darat, tetapi juga dibantu oleh Angkatan Laut (Dai ni Nankenkantai).

Kalimantan dan Kawasan Indonesia Timur

Wilayah terakhir ada di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Wilayah ini diawasi langsung oleh pemerintahan militer Angkatan Laut yang dipimpin Laksamana atau Kaigun Okazai, dengan pusat kekuasaan di Makassar.

Dua wilayah sebelumnya dijaga oleh Angkatan Darat, sementara wilayah ketiga diawasi oleh Angkatan Laut, karena mayoritas daerahnya dipisahkan oleh lautan.

Untuk mendukung berdirinya suatu pemerintahan militer, Jepang membuat sebuah pemerintahan sipil di tahun 1942.

Supaya semakin memperkuat sistem pemerintah, dikeluarkanlah Undang-Undang No. 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan UU No. 28 tentang pemerintahan shu (keresidanan) serta tokubetsushi (kota istimewa).

Referensi:

• Anshori, M. Junaedi Al. (2011). Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan: Sejarah Nasional Indonesia. Yogyakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan