Menyoal Masalah yang Muncul jika Formula E Jakarta Tetap di Monas

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah melalui polemik, pemerintah pusat melalui Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka akhirnya menyetujui penggunaan kawasan Monas untuk arena balap Formula E.

Surat tertanggal 7 Februari itu ditandatangani langsung oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikono selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Surat tersebut ditujukan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI tentu lebih leluasa mempersiapkan arena balap untuk seri Jakarta yang dijadwalkan dihelat 6 Juni mendatang.

Pemprov DKI menyiapkan lintasan sepanjang 2,6 kilometer di kawasan Medan Merdeka, mencakup Monas.

Rute yang dipakai melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Silang Merdeka Tenggara, masuk ke dalam kawasan Monas, memutari Jalan Titian Indah di dalam Monas, menuju Jalan Silang Merdeka Barat Daya, dan berakhir kembali di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Dengan demikian, sebagian arena balap berada di dalam kawasan Monas.

Sebagai informasi, sebagian lapangan di dalam kawasan Monas merupakan area konblok. Padahal, arena balap mobil jalanan seperti Formula E biasa menggunakan aspal.

Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna, mengkhawatirkan lapangan konblok Monas nantinya akan diubah menjadi aspal. Jika itu dilakukan, ia khawatir fungsinya untuk resapan air akan hilang.

"Dikhawatirkan ada paving blok di sekitar halaman Monas yang nantinya akan diaspal. Kalau sampai itu terjadi tentu tidak boleh karena resapan air," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/2/2020).

Selain khawatir ada perubahan konbok di dalam Monas, Yayat khawatir pengunaan Jalan Medan Merdeka juga akan menuai konflik kepentingan dengan penguna jalan.

Yayat yakin penutupan nantinya tidak hanya akan terjadi ketika balapan digelar, tetapi juga saat uji coba sirkuit.

"Monas itu ada wilayah kantong bisnis, ada pusat pemerintahan dan jasa. Jadi, kalau ada penutupan jalan tentunya menimbulkan implikasi berat," ujar Yayat.

Menurut Yayat, keinginan Pemprov DKI menyelenggarakan balap Formula E di Monas lebih disebabkan kawasan tersebut cukup menjual dari sisi marketing.

Sebab, Monas adalah ikon Kota Jakarta.

Padahal, ia menilai ada beberapa kawasan lain di Jakarta yang lebih ideal tanpa harus banyak melakukan perubahan dan mengganggu pengguna jalan saat masa persiapan dan penyelenggaraan.

Ia mencontohkan Kemayoran, Ancol, ataupun kawasan Gelora Bung Karno.

Khusus lokasi terakhir, kawasan GBK sempat diusulkan menjadi arena balap MotoGP Indonesia pada 2016 silam bersama dengan Sirkuit Sentul.

Ketika itu, belum ada keputusan untuk menyelenggarakan balap MotoGP di Mandalika, Lombok.

Menurut Yayat, penyelenggaraan balap di kawasan GBK lebih aman karena berada di area yang tertutup. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa GBK adalah kawasan yang belum lama selesai dibenahi untuk Asian Games. 

"Apa fungsi-fungsinya akan ditambah atau berkurang dari sebelumnya. Karena di sana kan baru juga selesai direnovasi saat Asian Games," ucap Yayat.

Saat acara pengumuman resmi Jakarta sebagai tuan rumah Formula E, 20 September 2019 lalu, Gubernur DKI Anies Baswedan sempat menjawab sejumlah kekhawatiran apabila balapan diselenggaraan di Monas.

Untuk konblok, Anies sempat membandingkan arena balapan di Jakarta dengan yang ada di Paris.

Di Ibu Kota Perancis, balapan Formula E dihelat di kawasan Les Invalides, kompleks bangunan bersejarah yang dibangun pada masa Raja Louis XIV era 1600-an.

Saat Formula E dihelat di Les Invalides, area konblok ditutup dengan permukaan aspal yang bukan permanen.

Anies tak menjawab secara gamblang langkah yang akan diambil untuk area Lapangan Monas. Ia hanya menyebut Lapangan Monas bukan cagar budaya seperti halnya di Paris.

"Kalau di kita bukan cagar budaya. Ini baru dibikin beberapa tahun yang lalu. Namun, intinya kami akan bikin di sini," ucap Anies ketika itu.

Untuk penutupan jalan, Anies menyebut lama waktunya kemungkinan besar berlangsung selama sepekan.

"Penutupannya diperkirakan satu minggu, jadi lebih sebentar ketika bulan Mei ada sidang (demo) di Bawaslu. Waktu di Bawaslu penutupan lebih lama," ujar Anies.