Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer (Liberal)

Tidak dapat tercapainya tujuan Gerakan Benteng disebabkan oleh:

• Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal
• Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif
• Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah
• Para pengusaha kurang mandiri dala, mengembangkan usahanya
• Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar, dan menikmati cara hidup mewah
• Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang diperoleh.

Baca juga: Sistem Ekonomi Liberal pada Masa Kolonial dan Kondisi Masyarakat

Nasionalisasi perusahaan asing

Dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing, yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Indonesia.

Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, yaitu tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan.

Tahap kedua, yaitu pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan.

Finansial ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial ekonomi (Finek).

Perundingan ini dilakukan pada 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah:

• Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
• Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
• Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.

Baca juga: Perkembangan Ekonomi Pada Masa Orde Baru

Namun, usul Indonesia ini tidak diterima pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya.

Diawali dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda pada 13 Febuari 1956, tujuannya melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.

Salah satu dampak pelaksanaan finek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. Sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan tersebut.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya dilaksanakan antara tahun 1956 hingga 1961.

Rencana ini tidak berjalan dengan baik karena:

• Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir 1957, dan awal 1958  yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot
• Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan menasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia yang menimbulkan gejolak ekonomi
• Adanya ketegangan antara pusat dan daerah, sehingga banyak daerah melaksanakan kebijakan ekonominya.

Baca juga: Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Liberal

Suka baca tulisan-tulisan seperti ini? Bantu kami meningkatkan kualitas dengan mengisi survei Manfaat Kolom Skola