Pengertian dan Contoh Keadilan Legal

KOMPAS.com – Keadilan adalah suatu hal yang dapat mempertahankan keseimbangan manusia sebagai makhluk sosial.

Sebagai warga negara yang baik, kita harus menegakkan keadilan. Warga negara harus menegakkan keadilan legal bagi negaranya.

Pengertian keadilan legal

M. Agus Santoso dalam buku Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum (2014) menjelaskan dalam Pancasila tertuang dua nilai keadilan yaitu “kemanusiaan yang adil” dan “keadilan sosial” yang melahirkan konsekuensi berupa keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komunitatif.

Keadilan legal atau keadilan hukum adalah keadilan antar warga negara ke negaranya, di mana warga negara harus menunaikan kewajiban menjaga keadilan pada negaranya.

Dilansir dari The Stanford Encyclopedia of Philosophy, negara memberikan keadilan, sebagai konsekuensinya individu harus mengikuti sistem aturan keadilan yang sebagai struktur dasar masyarakat.

Baca juga: Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Contohnya

Artinya semua warga negara wajib menaati hukum negara yang berlaku untuk menjaga keadilan. Dalam keadilan legal, semua warga negara diperlakukan sama.

Menurut J. Rawls dalam Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara (2006) keadilan memperlakukan semua orang sama, setara, dan sederajat di depan hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan legal adalah keadilan yang berlaku kepada seluruh warga negara terhadap negaranya tanpa memandang status sosial, ras, suku bangsa, bahasa, jenis kelamin, kedudukan politik, dan lain sebagainya.

Contoh keadilan legal

Berikut ini yang merupakan contoh keadilan legal adalah:

1. Semua pengguna kendaraan bermotor harus menaati rambu-rambu lalu lintas dan aturan berkendara
2. Semua warga negara harus membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Tersangka dalam kasus yang sama, menjalani proses hukum dan perlakuan yang sama sesuai hukum yang berlaku
4. Seorang professional mencampuri urusan bidangnya (guru mencampuri urusan pendidikan, arsitek mencampuri urusan pembangunan, seorang ahli mekanik mencampuri urusan mesin, dan sebagainya)
5. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama sesuai kompetensi pelamar dan tidak melakukan kolusi
6. Semua perusahaan mengikuti prosedur pembuangan limbah yang sesuai dengan perundang-undangan

Baca juga: Pengertian K3HL, Dasar Hukum, Ciri, Tujuan, dan Sasarannya