Kompas.com - 19/02/2021, 17:59 WIB
Perkebunan gutta percha Cipetir sudah ada sejak 1885, namun pabriknya baru dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 1921. Foto ini diabadikan sekitar tahun 1925-1937. National Museum van Wereldculturen (TM 60018862)Perkebunan gutta percha Cipetir sudah ada sejak 1885, namun pabriknya baru dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 1921. Foto ini diabadikan sekitar tahun 1925-1937.

KOMPAS.com - Zaman kolonial adalah zaman penjajahan oleh orang-orang asing. Penjajahan di Indonesia mulai dari ketertarikan pedagang asing karena rempah-rempah dan hasil bumi Indonesia.

Hal tersebut memancing persaingan antara pedagang, khususnya Eropa untuk menguasai seluruh rempah-rempah di Indonesia.

Selama berkuasa di Indoensia, pemerintah kolonial Belanda dan Inggris menerapkan kebijakan ekonomi yan menguntungkan negara itu sendiri.

Dalam buku Sejarah Nasional Indoensia: Masa Prasejarah samapai Masa Proklamasi Kemerdekaan (2018) karya Junaedi Al Anshori, beberapa kebijakan ekonimi masa kolonial, yaitu:

  • Penjualan tanah Partikelir

Belanda dan China diberi kesempatan untuk menyewa atau membeli tanah di Jawa untuk daerah perkebunan teh, kopi, dan tebu.

Baca juga: Sistem Ekonomi Liberal pada Masa Kolonial dan Kondisi Masyarakat

Petinggi-petinggi Belanda sering menjual tanah kepada orang-orang swasta atau partikelir. Pemilik atau pembelitanah disebut tuan tanah.

Jika seseorang membeli tanah yang sangat luas, penduduk yang tinggal di situ harus patuh pada peraturan tuan tanah. Peraturan tersebut seperti:

  1. Menarik hasil panen secara langsung
  2. Menarik uang sewa rumah
  3. Menaik uang sewa warung
  4. Menyuruh penduduk untuk bekerja rodi
  5. Menarik pajak dan cukai atas perkebunan

Daerah-daerah yang saat itu memiliki tanah partikelir, adalah daerah Banten, Karawang, Cirebon, Priangan, Semarang, dan Surabaya.

Penduduk yang tinggal di tanah partikelir selalu menderita. Mereka harus kerja paksa selama lima hari setiap bulan, meronda kampung, dan melakukan tugas lain untuk kepentingan tuan tanah.

  • Sistem pajak tanah (landrent system)

Sistem pajak tanah merupakan pengganti penyerahan wajib dan penyerahan hasil bumi dari daerah jajahan. Sistem ini didasarkan pada hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Baca juga: Pesisir dan Pedalaman Zaman Kolonial

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X