Masa Reformasi di bawah Pemerintahan BJ Habibie

KOMPAS.com - Setelah Orde Baru dan Peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era Reformasi.

Pemerintahan dipimpin oleh BJ Habibie sebagai presiden yang dimulai pada 21 Mei 1998-20 Oktober 1999. Bagaimanakah gambaran pemerintahan Habibie setelah jatuhnya Soeharto?

Berikut pembahasannya!

Dalam buku Sistem Politik Indonesia Era Reformasi (2007) karya Budi Winarno, pemerintahan BJ Habibie dianggap sebagai pemerintahan yang kurang kuat di dalam menghadapi reformasi.

Kurangnya dukungan komunitas politik membuat pemerintahan pada masanya mengalami berbagai praktik kekerasan, disintegrasi sosial dan rapuhnya legitimasi kekuasaan yang ia pimpin.

Baca juga: Terjadinya Perubahan Masyarakat Masa Orde Baru Hingga Reformasi

Masa pemerintahan Habibie dianggap sebagai masa transisi, karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan.

Tekanan-tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahannya.

Lianhe Zaobao Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie ketika bertemu dengan Perdana Menteri ke-2 Singapura Goh Chok Tong pada bulan November 1998

Jaminan sistem demokrasi

Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern (2005) MC Ricklefs, meski banyak menerima tekanan dari berbagai sisi, pemerintahan pada zaman Habibie dinilai begitu baik.

Selama 17 bulan menjabat sebagai presiden ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka dan adil.

Ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan seperti kebebasan pres, adanya pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prestasinya yang patut dibanggakan, salah satunya yaitu menurunnya nilai dolar hingga Rp 10.000 per 1 dollar AS. Di mana sebelumnnya mencapai Rp 15.000 per 1 dollar AS.

Baca juga: Penyimpangan terhadap Pancasila pada Masa Orde Baru

Hal yang paling penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah lepasnya Timor-Timur pada tahun 2002, yang diawali dengan peristiwa munculnya referendum Timor-Timur pada tanggal 30 Agustus 1999.

Peristiwa lepasnya Timor-Timur menimbulkan kerusuhan yang tidak terkendali. Hingga akhirnya Habibie mengizinkan pasukan perdamaian PBB untuk mendamaikan situasi di Timor-Timur.