Dampak Positif Pembangunan Sekolah di Masa Politik Etis bagi Indonesia

KOMPAS.com - Politik etis muncul setelah adanya kritik mengenai sistem tanam paksa yang dilakukan kolonial Belanda di Indonesia.

Politik etis atau dikenal politik balas budi merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebijakan politik etis dikeluarkan oleh Ratu Belanda Wilhelmina pada 1899.

Ada tiga program utama yang dibuat dalam kebijakan tersebut, yakni irigasi, pendidikan, dan emigrasi (transmigrasi).

Adanya politik etis berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Lewat program Pendidikan dibangun sekolah-sekolah di sejumlah wilayah di Hindia Belanda.

Dari situlah melahirkan tokoh-tokoh atau golongan pelajar yang kemudian berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Baca juga: Politik Etis Belanda: Awal Lahirnya Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional

Pembangunan sekolah-sekolah

Dalam buku Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni (2019) karya Miftakhudin, awal pendidikan hanya untuk bangsawan, yang diselenggarakan para raja dan wali dengan memanfaatkan lingkungan keraton dan pesantren.

Tapi adanya kolonial dan adanya intervensi Belanda ke ranah politik kemudian dibangun sekolah-sekolah.

Sekolah yang dibangun seperti, Sekolah Rakyat, Meer Uitgebreid Lagere School Onderwijs (MULO) setara SMP, Algemeen Metddelbare School (AMS) setara SMA.

Kemudian Technische Hoogere School (THS) atau sekolah tinggi teknik di Bandung, School tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) atau sekolah kedokteran, dan Rechts Hoogere School (RHS) atau sekolah tinggi hukum di Batavia.

Pendirian sekolah-sekolah tersebut bertolak dari kebutuhan Belanda akan pegawai sipil, medis dan militer. Dari situ hanya laki-laki ningrat yang diizinkan bersekolah.

Memasuki masa pergerakan nasional, mulai memperhatikan pendidikan secara mandiri menggagas sekolah untuk pribumi.

Baca juga: Politik Etis: Kebijakan, Penyimpangan dan Dampak

Itu sebagai wujud keprihatinan atas kebijakan pilih kasih pemerintah Belanda.

Sekolah Dasar belajar enam tahun, SMP dan SMA masing-masing tiga tahun adalah sejumlah contoh peninggalan non materi pemerintah Kolonial Belanda.

Dampak positif

Pembangunan sekolah-sekolah pada pelaksanaan politik balas budi oleh pemerintah Hindia Belanda melahirkan dampak positif bagi bangsa indonesia. Beberapa di antaranya yakni: