Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): Pengertian, Pencegahan dan Sanksi

Kompas.com - 14/01/2020, 14:00 WIB
KPK dan BPK kerjasama hitung kerugian negara akibat kasus korupsi. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Mou di BPK RI, Jakarta, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAKPK dan BPK kerjasama hitung kerugian negara akibat kasus korupsi. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Mou di BPK RI, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

KOMPAS.com - Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme telah dikenal di masyarakat luas dengan istilah KKN. KKN berdampak negatif di bidang politik, ekonomi dan moneter.

Praktik KKN dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayaan eksistensi negara. Sebenarnya apa itu KKN?

Pengertian KKN

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah dijelaskan mengenai pengertian KKN.

Dikutip dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, berikut ini pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN):

  • Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
  • Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
  • Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Baca juga: Mahfud MD: Gebuki Semua yang Korupsi

Pencegahan KKN di Indonesia

Untuk melakukan pencegahan terhadap praktik KKN, pemerintah Indonesia mengeluarkan landasan hukum yaitu Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU No. 28 Tahun 1999 tersebut disahkan di Jakarta pada 19 Mei 1999 oleh Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie).

Dalam pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999, penyelenggara negara dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelaku KKN

Praktik KKN tidak hanya mungkin dilakukan antar-penyelenggara negara tetapi juga antara penyelenggaraan negara dan pihak lain seperti keluarga, para pengusaha dan lainnya.

Baca juga: KKN Selimuti Garuda Indonesia pada Era Orba

Adanya UU No. 28 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai upaya mencegah para penyelenggara negara dan pihak lain melakukan praktik KKN. Maka sasaran pokok UU tersebut adalah para penyelenggara negara, yang meliputi:

  1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
  2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
  3. Menteri
  4. Gubernur
  5. Hakim di semua tingkatan peradilan
  6. Pejabat negara yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis terkait penyelenggaraan negara

Yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik KKN, antara lain:

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Sumber KPK
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asal Nama Bulan-bulan Pada Kalender

Asal Nama Bulan-bulan Pada Kalender

Skola
Mengapa Kucing Takut Mentimun?

Mengapa Kucing Takut Mentimun?

Skola
Sejarah Pramuka Indonesia, Organisasi Kepanduan sejak Era Belanda

Sejarah Pramuka Indonesia, Organisasi Kepanduan sejak Era Belanda

Skola
Siapa Pelompat Terbaik Dunia?

Siapa Pelompat Terbaik Dunia?

Skola
Mete Itu Kacang atau Buah?

Mete Itu Kacang atau Buah?

Skola
Arti dan Ciri-ciri Negara Berkembang

Arti dan Ciri-ciri Negara Berkembang

Skola
Kenapa Ayam Jantan Berkokok di Pagi Hari?

Kenapa Ayam Jantan Berkokok di Pagi Hari?

Skola
Untuk Apa Tanggal Kedaluarsa?

Untuk Apa Tanggal Kedaluarsa?

Skola
Rekam Jejak Pelayar China di Natuna

Rekam Jejak Pelayar China di Natuna

Skola
Peranan Selat Malaka bagi Jalur Perdagangan

Peranan Selat Malaka bagi Jalur Perdagangan

Skola
Kenapa Kapal Tidak Tenggelam?

Kenapa Kapal Tidak Tenggelam?

Skola
Es Krim, Sejarah dan Perkembanganya

Es Krim, Sejarah dan Perkembanganya

Skola
Kekayaan Laut Natuna, Menyimpan Banyak Keramik Kuno

Kekayaan Laut Natuna, Menyimpan Banyak Keramik Kuno

Skola
Thomas Cook, Pelopor Travel Agent

Thomas Cook, Pelopor Travel Agent

Skola
Sejarah Sabun: Berawal dari Lemak Hewan

Sejarah Sabun: Berawal dari Lemak Hewan

Skola
komentar
Close Ads X