Sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959-1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan Sidang Konstituante 10 November 1956.
Pada masa demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia.
Penyimpangan itu seperti, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
Baca juga: Indonesia Perlu Belajar dari Turki soal Penerapan Sekularisme dalam Sistem Pemerintahan
Selain itu, adanya peristiwa G30S/PKI dan munculnya tiga tuntutan rakyat (Tritura). Tritura berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI dan penurunan harga barang-barang.
Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 hingga 1998. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno.
Pada masa orde baru ini untuk pemerintahannya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahnya republik. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi.
Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), masa Orde Baru pemerintah menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan rehabilitas ekonomi serta berkepribadian dan dalam bidang sosial budaya.
Pada era ini demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflansi menurun dan mata uang nasional stabil.
Meski mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Salah satu penyebab runtuhnya era orde baru adanya krisis moneter pada 1997.
Baca juga: Berkarya Anggap Sistem Pemerintahan Soeharto dan Orde Baru Masih Relevan
Sejak tahun itu kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk, ini juga melanda negara-negara lain. Kondisi itu membuat KKN tinggi dan kemiskinan meningkat.
Terjadi ketimpangan yang mencolok. Akhirnya tumbuh gerakan berdemokrasi menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total.
Era Orde Baru ini berakhir pada Juli 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian muncul era reformasi.
Masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari kepemimpin BJ Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri.
Pada masa ini, Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankannya itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan.
Baca juga: Turki Berencana Hapus Jabatan Perdana Menteri dari Sistem Pemerintahan
Di masa ini, partai politik independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer. Kemudian adanya pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan.
Bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004.
Demokrasi pada masa ini telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.