UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 12/12/2019, 19:00 WIB
Mahasiswa melakukan demo Hari Anti Korupsi dan HAM di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Mereka mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK No. 19 tahun 2019, menuntaskan kasus Novel Baswedan, dan menindak tegas pelaku tindakan represif yang dilakukan oleh aparat. KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTOMahasiswa melakukan demo Hari Anti Korupsi dan HAM di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Mereka mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK No. 19 tahun 2019, menuntaskan kasus Novel Baswedan, dan menindak tegas pelaku tindakan represif yang dilakukan oleh aparat.

KOMPAS.com - Tindak korupsi telah lama menjadi bagian dari kehidupan politik dan bisnis Indonesia.

Praktik korupsi di tingkat pemerintahan dan birokrasi telah ada sejak sebelum era kemerdekaan. Bahkan meningkat selama masa kepresidenan Soeharto dari tahun 1967 hingga 1998.

Langkah-langkah pemerintah dalam memberantas korupsi di tahun-tahun berikutnya memiliki efektivitas yang beragam.

Namun yang pasti, hingga kini Indonesia masih menderita akibat praktik suap atau penyuapan dan sogok atau penyogokan di tingkat nasional dan provinsi.

Baca juga: PPP Janji Tak Akan Calonkan Mantan Napi Korupsi di Pilkada 2020

Transparency International, organisasi nirlaba jaringan global yang memerangi korupsi, merilis indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia secara rutin tiap tahun.

Pada 2018, Indonesia ada di peringkat ke-89 dari 180 negara yang dinilai tingkat korupsinya.

Peringkat 1 yang artinya bersih tanpa korupsi ditempati Denmark. Peringkat 180 ditempati Somalia yang artinya paling tinggi tingkat korupsinya.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmennya dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan di antaranya :

Baca juga: KPK Sebut Peningkatan Dana Bantuan Bukan Jaminan Parpol Bebas Korupsi

  1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
  2. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
  3. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001,
  4. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  5. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
  6. Keputusan Presiden RI No. 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

Baca juga: Korupsi, Pengertian, Penyebab dan Dampaknya

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan pemerintah untuk pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang sering disebut UU Tipikor.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejarah Peradaban India Kuno

Sejarah Peradaban India Kuno

Skola
Potensi Sumber Daya Alam Batu Bara

Potensi Sumber Daya Alam Batu Bara

Skola
29 Mei, Hari Lanjut Usia Nasional

29 Mei, Hari Lanjut Usia Nasional

Skola
Potensi Sumber Daya Alam Lautan

Potensi Sumber Daya Alam Lautan

Skola
Macam-macam Gaya

Macam-macam Gaya

Skola
Peraturan Sepak Bola

Peraturan Sepak Bola

Skola
Perkembangan dan Kemunduran Kerajaan Sriwijaya

Perkembangan dan Kemunduran Kerajaan Sriwijaya

Skola
Potensi Sumber Daya Alam Gas Alam

Potensi Sumber Daya Alam Gas Alam

Skola
Gaya Sentuh dan Gaya Tak Sentuh

Gaya Sentuh dan Gaya Tak Sentuh

Skola
Gerak Spesifik Permainan Sepak Bola

Gerak Spesifik Permainan Sepak Bola

Skola
Potensi Sumber Daya Alam Minyak Bumi

Potensi Sumber Daya Alam Minyak Bumi

Skola
Bukti Keberadaan Kerajaan Sriwijaya

Bukti Keberadaan Kerajaan Sriwijaya

Skola
Permainan Sepak Bola

Permainan Sepak Bola

Skola
Pengaruh Gaya Terhadap Benda

Pengaruh Gaya Terhadap Benda

Skola
Potensi Sumber Daya Alam Hutan

Potensi Sumber Daya Alam Hutan

Skola
komentar
Close Ads X