5 Upaya Penegakan Kedaulatan Perairan Indonesia

KOMPAS.com - Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menegakan hukum serta memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di wilayahnya yang besar. Sehingga, Indonesia tetap berdaulat. 

Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi:

Apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan perairan Indonesia? Adapun upaya yang dilakukan dalam penegakan kedaulatan perairan Indonesia antara lain:

• Memberantas illegal fishing
• Melakukan tindakan pengusiran terhadap kapal asing
• Monitoring wilayah perairan
• Memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pemantau jarak jauh
• Penyelenggaraan penegakan hukum

Memberantas illegal fishing

Salah satu upaya penegakan kedaulatan perairan adalah dengan cara pemberantasan illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia.

Illegal fishing adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara yang bersangkutan.

Pemberantasan illegal fishing harus segera ditegakkan, sebab akan berimbas buruk terhadap ekonomi, pangan, lingkungan, serta keamanan sosial.

Melakukan tindakan pengusiran terhadap kapal asing

Dalam hal ini pengusiran dilakukan kepada kapal asing yang tidak memiliki izin untuk melintas atau berlayar di wilayah perairan Indonesia.

Kapal asing yang melakukan pelanggaran atas hak lintas yang diberikan dan/atau yang menjadi hak negara lain akan diberi sanksi.

Selain itu dapat dilakukan dengan memberi peringatan terhadap kapal asing yang bersangkutan untuk segera meninggalkan perairan Indonesia.

Monitoring wilayah perairan

Wilayah perairan Indonesia adalah wilayah kedaulatan negara yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

Untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan wilayah perairan Indonesia, maka penting dilakukan monitoring oleh lembaga berwajib untuk meminimalisir adanya tindakan pelanggaran hukum.

Monitoring wilayah perairan dapat dilakukan melalui kegiatan patroli, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menindak gangguan atau pelanggaran hukum di wilayah perairan.

Memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pemantau jarak jauh

Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional adalah sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau keamanan wilayah perairan.

Selain itu, melalui sistem tersebut dapat dilakukan pemantauan terkait lalu lintas pelayaran, aktivitas perikanan, pencemaran laut, meteorologi, hidrografi, oseanografi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan laut.

Penyelenggaraan penegakan hukum

Penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dapat dilaksanakan oleh badan serta instansi terkait kelautan.

Indonesia telah membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai batas wilayah perairan laut Indonesia, agar bahaya-bahaya yang mungkin timbul dapat dicegah.

Indonesia menganut persetujuan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati pada tahun 1982.

Berdasarkan kesepakatan tersebut wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas Zona Ekonomi Eksklusif.

Referensi:

• Dwi Astuti Palupi. 2022. Hukum Laut Internasional. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
• Fikry Cassidy, dkk. 2016. Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.
• Muhammad Darwis. 2015. Hukum Laut: Dalam Konsepsi Hukum Indonesia. Pekanbaru: Suska Press.