Pendidikan Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 

Oleh: Rina Kastori, Guru SMP Negeri 7 Muaro Jambi, Provinsi Jambi 

KOMPAS.com - Pada Januari 1942, Jepang mendarat masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. 

Setelah menduduki Indonesia, Jepang mulai menyusun kebijakan bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan pengalaman, keberhasilan mereka menjadi negara besar adalah dengan melakukan perubahan di bidang pendidikan. 

Kondisi ini menjadi pertimbangan Jepang untuk menguasai Indonesia secara maksimal. Alat indoktrinasi yang paling efektif yaitu sekolah. Maka, Jepang membuka kembali sekolah-sekolah yang sebelumnya dibekukan. 

Sistem pendidikan di Indonesia

Dikutip dari jurnal Pendidikan di Indonesia Masa Pendudukan Jepang (2021) oleh Hudaidah dan Arman Putra Karwana, sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang, yaitu: 

• Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko atau Sekolah Rakyat) 

Sekolah rakyat ini memiliki masa belajar selama enam tahun. Di mana Sekolah Rakyat adalah sekolah pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar tiga atau lima tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. 

• Pendidikan Lanjutan 

Terdapat dua pendidikan lanjutan, yakni Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan masa belajar tiga tahun dan Kato Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) yang juga memiliki masa studi tiga tahun. 

• Pendidikan Kejuruan 

Terdiri dari sekolah lanjutan yang bersifat vokasional antara lain bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. 

Sistem pendidikan tersebut termasuk tanda-tanda kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama dari segi pendirian lembaga pendidikan seperti madrasah dan pondok pesantren di daerah terpencil. 

Pendirian beberapa sekolah oleh pemerintah Jepang berhubungan dengan usaha penanaman ideologi Jepang yaitu Hakko Ichiu yang artinya Delapan Benang di Bawah Satu Atap. 

Guru-guru dibebani tugas sebagai penyebar ideologi Hakko Ichiu. Di mana setiap daerah mengirimkan calon guru untuk mengikuti pelatihan dengan syarat mendapat persetujuan dari pimpinan Jepang. 

Ketika kembali ke daerah masing-masing, guru tersebut wajib menanamkan ideologi Hakko Ichiu. 

Kebijakan kurikulum pendidikan

Selama berkuasa, Jepang melakukan beberapa kebijakan terkait kurikulum yang berlaku, di antaranya: 

• Kurikulum berbahasa Indonesia

Bahasa pengantar pada kurikulum menggunakan Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia menjadi signifikan. Sehingga pelajaran Bahasa Indonesia tetap menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah dan menjadi bahasa resmi serta bahasa pengantar di sekolah. 

Hanya saja bahasa Jepang ditetapkan sebagai pelajaran dan adat istiadat Jepang yang harus dipelajari. 

• Penghapusan kurikulum dualisme pengajaran 

Semua lembaga pendidikan berbasis kolonial Belanda dihapuskan oleh Jepang. Sistem dualisme yaitu pengajaran barat dan pengajaran bumi putera tidak berlaku. Hanya ada satu jenjang sekolah untuk seluruh lapisan masyarakat.

• Mata pelajaran 

Mata pelajaran dalam kurikulum yang dapat diajarkan yaitu mata pelajaran umum, seperti bahasa Indonesia, matematika, dan geografi. Kemudian diajarkan pula bahasa Jepang. 

Disiplin militer 

Jepang mewajibkan siswa untuk berlatih disiplin militer seperti tentara Jepang. Siswa diwajibkan melakukan kinrohosi atau kerja bakti. 

Para siswa diminta mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, membersihkan asrama, menanam bahan makan, dan memperbaiki jalan. 

Disiplin militer dilakukan bagi siswa agar memiliki semangat Jepang. Bahkan mereka juga wajib menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, melakukan penghormatan kaisar ke arah Tokyo, dan menghormati bendera Jepang Hinomaru. 

Akhirnya kegiatan para siswa lebih banyak diluar kelas dibandingkan belajar materi di dalam kelas. Sehingga membuat para siswa justru memiliki ilmu pengetahuan yang tidak berkembang.