Alasan dan Tujuan Deklarasi Zopfan di ASEAN

KOMPAS.com - Deklarasi Zopfan atau Deklarasi Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (Kawasan Damai, Bebas, dan Netral) ditandatangani pada 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Deklarasi ini juga sering disebut Deklarasi Kuala Lumpur, yang diambil dari nama lokasinya.

Deklarasi Zopfan menjadi salah satu bentuk kerja sama negara ASEAN di bidang politik dan keamanan. Dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri (kemlu.go.id), Deklarasi Zopfan tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara saja, melainkan juga mencakup wilayah Asia Pasifik.

Dalam penerapannya, Deklarasi Zopfan turut melibatkan peranan dari negara besar (major powers). Khususnya dalam hal penanganan permasalahan keamanan kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, peran negara besar juga dibutuhkan sebagai voluntary self-restraints atau tindakan menahan diri secara sukarela.

Dikutip dari Peranan ASEAN dalam Mengatasi Klaim Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Cina (2016) karya Zeny Caturandany Wibowo Sakti, salah satu alasan penandatanganan Deklarasi Zopfan ialah karena pengaruh atau kekuatan dari luar yang jelas membawa pengaruh besar bagi negara di Asia Tenggara.

Selain itu, negara ASEAN juga menginginkan rasa aman, damai, sejahtera, dan stabilitas politik di kawasan ini.

Sehingga masing-masing negara lebih mudah dalam melanjutkan pembangunan. Pada intinya Deklarasi Zopfan ingin menciptakan zona kawasan yang bebas dan damai.

Dalam Analisa Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT): Peluang dan Tantangan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam Mewujudkan Integrasi Asia Tenggara (2017) karya Lilik Salamah, dijelaskan terbentuknya kerja sama Zopfan bertujuan untuk menangkal intervensi asing di kawasan ASEAN.

Selain itu, deklarasi ini juga bertujuan untuk menciptakan wilayah Asia Tenggara menjadi kawasan yang bebas, damai, serta netral. Tujuan lainnya ialah untuk meningkatkan kemakmuran serta kualitas negara ASEAN.