Sejarah Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

KOMPAS.com - Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah sebuah organisasi yang terdiri dari gabungan partai politik Indonesia masa pergerakan nasional.

GAPI dibentuk pada tanggal 19 Maret 1939 atas inisiatif dari Moh. Hoesni Thamrin. Organisasi ini terdiri dari beberapa partai politik yaitu; Gerindo, Perindra, Partai Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII dan Persatuan Partai Katolik.

GAPI dipimpin oleh beberapa tokoh besar partai politik seperti Moh.Hoesni Thamrin, Amir Syarifuddin dan Abikusno Tjokrosuyoso.

Latar belakang

Pendirian GAPI berawal dari penolakan Belanda terhadap Petisi Soetardjo pada tahun 1936. Kegagalan Petisi Soetardjo mendorong Moh. Hoesni Thamrin untuk menyatukan partai politik di Indonesia dalam bentuk organisasi.

Alasan lain terbentuknya GAPI adalah munculnya paham fasisme di dunia Internasional yang sangat mengkhawatirkan bagi nasib demokrasi di Indonesia. Tokoh nasional Indonesia khawatir akan penyebaran fasisme di kalangan pemerintah kolonial Belanda.

Berdasarkan anggaran dasar organisasinya, GAPI memiliki tujuan untuk:

1. Menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia
2. Demokratisasi pemerintahan Indonesia
3. Mencegah konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan

Asas

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, untuk mencapai tujuannya, GAPI berpegang teguh pada asas-asas berikut:

Perjuangan GAPI

Dalam buku Indonesia Abad ke-20 Jilid 1 : Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati (1988) karya G Moedjanto, sebagai organisasi federasi partai politik, GAPI secara aktif menuntut kepada Belanda untuk menerapkan pemerintahan demokratis bagi Indonesia.

Tuntutan GAPI tersebut direalisasikan dalam bentuk gerakan yang disebut dengan Indonesia Berparlemen.

Dalam gerakan Indonesia Berparlemen, GAPI menuntut pembentukan parlemen atau lembaga legislatif yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dan pemerintah harus bertanggung jawab langsung terhadap parlemen tersebut.

Pada perkembangannya, GAPI terus melakukan penyebaran gagasan Indonesia Berparlemen melalui Kongres Rakyat Indonesia.

Selanjutnya, hasil Kongres Rakyat Indonesia menjadi sebuah propaganda GAPI untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia.