Sejarah Papua Nuigini dan Bentuk Bilateral dengan Indonesia

KOMPAS.com - Papua Nuigini terkenal dengan sejarahnya yang merupakan pecahan dari Papua.

Dilansir dari Kompas.com, saat ini Papua Nuigini sedang menghadapi permasalahan referendum Kemerdekaan Bougainville. Beberapa rakyat justru menginginkan untuk berpisah dari Papua Nuigini.

Seperti apakah sejarah dari Papua Nuigini dan kerja sama dengan Indonesia? Berikut faktanya:

Sejarah singkat Papua Nuigini

Dilansir dari situs resmi Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, Papua Nuigini merdeka pada tanggal 16 September 1975.

Nama tersebut diberikan oleh Ortis de rates, orang Spanyol yang mendarat dan memberikan nama New Guinea pada 1545. Hal ini karena penduduknya serupa dengan penduduk Guinea, Afrika.

Sedangkan Papua diberikan oleh Jorge de Manases orang Portugal, ketika menemukan pantai barat Provinsi Papua, Indonesia pada 1562. Papua artinya berambut keriting.

Tahun 1828, belahan Barat Papua yaitu Provinsi Papua mulai dikuasai Belanda. Pada 1873, Kapten Moresby menyatakan belahan timur pulau tersebut dibawah kekuasan Inggris.

Pada Perang Dunia I, Autralia berhasil menduduki New Guinea dari jajahan Jerman. Pada 2 Mei 1921, Australia diberi mandat oleh liga bangsa-bangsa atas wilayah tersebut dengan nama Wilayah New Guinea.

Pada 1946, berdasarkan persetujuan PBB, Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah Papua dan New Guinea.

Kemudian 1951 dibentuk Dewan Legislatif Papua dan New Guinea, namuan kemudian berganti dengan House of Assembly dengan jumlah 64 orang.

Melalui dewan tersebut, ditetapkan perubahan nama menjadi Papua Nuigini atau yang sering disebut Papua Nuigini pada 1971.

Tanggal 1 September 1973, Papua Nuigini memperoleh pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh Chief Minister yang dijabat Michael Somare.

Kemudian 16 September 1975, Papua Nuigini memperoleh kemerdekaan penuh dari Australia dan selanjutnya menjadi anggota Persemakmuran.

Pada 10 Oktober 1975, Papua Nuigini diterima menjadi anggota PBB ke 142. Setelah merdeka Chief Minister diganti menjadi Perdana Menteri dan diangkat seorang Gubernur Jenderal sebagai wakil Ratu Inggris.

Pemerintahan Papua Nuigini

Secara eksekutif, Papua Nuigini memiliki struktur sebagai berikut:

• Nama resmi: The Independent State Papua of Papua New Guinie
• Ibu kota: Port Moresby
• Bentuk negara: Demokrasi Parlementer
• Kepala Negara: Ratu Elizbeth II yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Sir Paulias Matane
• Kepala pemerintahan: Perdana Menteri Grand Chief Sir Michael T Somare
• Hari kemerdekaan: 16 September
• Lagu kebangsaan: O All Rise

Sedangkan secara yudikatif, Parlemen Papua Nuigini memiliki 109 anggota yang sebelumnya disebut House of the Assembly.

Masa tugas anggota parlemen selama lima tahun dan Pemilu terakhir pada Juni-Juli 2007 dengan sistem Limited Presferential Vote untuk memilih satu dari tiga calon anggota parlemen.

Kebijakan dalam negeri Papua Nuigini

Papua Nuigini memiliki beberapa program utama yang dibuat oleh Perdana Menteri Papua Nuigini, Michael Somare, yaitu:

1. Politik

Dengan cara pembentukan stabilitas politik di setiap tingkat pemerintahan termasuk peninjauan ulang The Law on Intergity, Political Parties and Candidacy dan UU tentang Provincial and Local Level Goverment. Serta penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap level pemerintah.

2. Ekonomi

Export driven economy, dengan fokus pengembangan utama adalah pertanian, perikanan dan kehutanan. Didukung degan pengembangan sektor pertambangan, migas, dan jasa.

Diharapkan dengan pola export driven economy, akan menciptakan stabilitas makroekonomi dan dapat meningkatkan investasi serta kompetisi.

3. Kesejahteraan sosial dan pembangunan desa

Prioritasa anggaran belanja negara Papua Nuigini ditujukan untuk meningkatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Hal ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan kerja dan pelatihan di bidang pertanian. Diarahkan pada pembangunan dan pembinaan pertanian serta peningkatan usaha skala kecil di pedesaan.

Pembangunan usaha tersebut sekaligus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Papua Nuigini.

4. Swastanisasi

Menurut Somare, Papua Nuigini masih membutuhkan pastisipasi pemerintah dalam bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, transportasi, dan telekomunikasi.

Papua Nuigini menganggap terdapat bidang usaha yang akan menjadi lebih efisien apabila diserahkan kepada pihak swasta.

Oleh karena itu, pemerintahan Somare menjalankan kebijakan swastanisasi terbatas fungsional diserahkan oleh pihak swasta.

5. Reformasi sektor publik

Hal ini dilakukan agar sektor publik dapat secara transparan dan efisien dalam melayani masyarakat umum.

Dilakukan dengan tiga cara, yaitu capacity building, penajaman tanggung jawab fungsional, dan mengutamakan pendekatan sistem dalam manajemen sumber daya manusia.

Kebijakan luar negeri

Papua Nuigini memiliki beberapa kebijakan luar negeri dalam pemerintahannya, yaitu:

1. Look to the north

Pemerintah Papua Nuigini telah menerapkan kebijakan poltik luar negeri yang cukup berani, yaitu mengadakan pendekatan kepada negara-negara di Asia.

Selama pemerintahan Papua Nuigini berkiblat kepada Australia dan Selandia Baru.

2. Proactive and mature

Papua Nuigini secara aktif mengembangkan pola hubungan yang dewasa saling menguntungkan. Terutama dengan negara-negara tetangga Papua Nuigini dan negara sekitar kawasan.

3. Selective engagement

Papua Nuigini berpegang pada prinsip tidak hanya melihat ke utara dan negara kawasan Pasifik, tetapi juga melakukan kerja sama secara bilateral dan multilateral dengan berbagai negara untuk memenuhi kepentingan nasional Papua Nuigini.

4. Participative accomodative

Melibatkan masyarakat umum, LSM, Gereja, kalangan intelektual, kelompok profesional, mahasiswa, dan kelompok masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri.

Selama ini kebijakan luar negeri Papua Nuigini dirumuskan oleh politisi, akademisi, dan diplomat. Kelompok non pemerintah akan dilibatkan melalui dialog.

Geografis dan penduduk Papua Nuigini

Papua Nuigini terletak antara 141 dan 161 derajat BT (2.100 kilometer) serta 0 dan 14 garis LS (1.575 kilometer).

Di sebelah barat berbatasan dengan Indonesia, utaranya berbatasan dengan Federasi Mikronesia, sebelah timur dengan Kepulauan Solomon dan Nauru, dan sebelah selatan dengan Australia.

Papua Nuigini memiliki luas wilayah 2.243 kilometer persegi dengan luas lautan 3,1 juta kilometer persegi. Terdiri dari bagian timur Papua dan 600 pulau kecil.

Memiliki 20 provinsi. Data April 2009 jumlah penduduk Papua Nuigini sebanyak 6,4 juta jiwa terdiri dari suku Papua, Highlanders, New Guneans, dan Islanders.

Sebanyak 63 persen memeluk agama protestan, 31 persen Katolik, dan sisnya Advent, Evangelist, Islam, dan Hindu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa inggris sebagai bahasa resmi, kemudian bahasa motu dan pidgin.

Hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nuigini

Hubungan Indonesia dan Papua Nuigini dimulai sejak 1973. Hubungan tersebut terus mengalami peningkatan.

Secara konsisten pemerintah Papua Nuigini mendukung NKRI dengan melarang keras kegiatan anggota kelompok TPN atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua Nuigi.

Setiap tahunnya, aparat keamanan Papua Nuigini menginstruksikan dengan tegas pengibaran bendera Bintang Kejora pada upacara peringatan HUT OPM oleh sekelompok papua garis keras di Papua Nuigini.

Pada forum regional seperti Pacific Island Forums Melanesian Spearhead Group, pemerintah Papua Nuigini selalu menolak agenda untuk membicarakan OPM.

Hubungan Indonesia dan Papua Nuigini sangat baik, dilihat adanya peningkatan saling mengunjungi antara pejabat pemerintah maupun pihak non pemerintah.

Kunjungan tersebut untuk meningkatkan berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan.

Kunjungan di antaranya ditandai dengan adanya kunjungan Kepala Negara, PM Michael Somare ke Indonesia untuk menghadiri Coral Triangel Initiaves yang dilaksanakan di Manado tanggal 12 Mei 2009.

Dalam rangka World Ocean Conference, di Bali tanggal 6-7 Desember 2008, Pemerintah Papua Nuigini mengirimkan delegasi untuk menghadiri konferensi tersebut.

Sedangkan kunjungan Pemerintah Indonesia ke Papua Nuigini antara lain kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta Rombongan untuk menghadiri CTI di Papua Nuigini pada tanggal 10-12 Maret 2009.

(Sumber:Kompas.com/Veronika Yasinta)