Komitmen FP 2030 Pemerintah Wujudkan Pelayanan KB dan Kespro Berkualitas

KOMPAS.com- Dalam upaya terus mewujudkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi secara berkualitas, pemerintah meluncurkan dan berkomitmen dalam Family Planning (FP) 2030.

FP 2030 merupakan komitmen lanjutan atas pencapaian dari FP 2020 yang dibentuk London Summit pada tahun 2012.

Indonesia menjadi salah satu dari 69 negara yang berkomitmen secara global untuk menurunkan unmet need pada pertemuan tersebut.

Sebagai informasi, unmet need KB adalah kebutuhan KB yang belum terpenuhi, bisa jadi akibat Pasangan Usia Subur (PUS) yang mestinya KB tetapi belum terlayani atau tidak ikut KB karena berbagai alasan.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan, ada 10 komitmen pemerintah yang tertuang dalam FP 2030.

Pertama, menjamin terwujudnya pelayanan kontrasepsi berbasis hak yang bersifat sukarela, berkualitas dan komprehensif sesuai dengan hukum Indonesia.

Poin kedua dalam komitmen FP 2030, meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap program Keluarga Berencana (KB) atau Kesehatan Reproduksi, termasuk penyediaan layanan kontrasepsi modern di semua tingkat sistem kesehatan.

“Ketiga, memastikan pembiayaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Keempat, mempromosikan penggunaan data dan indikator berbasis bukti untuk pemantauan dan evaluasi program Keluarga Berencana,” kata Hasto dalam sambutannya di acara Peluncuran dan Komitmen Family Planning (FP) 2030 di Jakarta, Senin (01/08/2022) secara hybrid.

Lalu komitmen kelima yaitu melakukan mitigasi risiko dampak Covid-19 dan krisis kesehatan lainnya karena bencana dengan menjamin ketersediaan dan layanan kontrasepsi.

Sementara poin keenam, Hasto mengatakan pemerintah akan menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi remaja dengan memberikan informasi dan edukasi bagi generasi penerus yang sejahtera.

Pada poin ke tujuh dia menyebut, akan memaksimalkan peran masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, organisasi swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan media dalam mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).

Untuk komitmen FP 2030 yang ke delapan adalah melaksanakan integrasi Program Keluarga Berencana dengan Program Gizi Masyarakat.

Kemudian dilanjutkan pada poin komitmen ke sembilan, mengintegrasikan pelayanan KB dengan memberikan informasi untuk mendukung pencegahan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

Komitmen yang terakhir atau poin kesepuluh dari FP 2030 adalah meningkatkan peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

“Semua ini merupakan tantangan untuk program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di masyarakat, yang harus kita perkuat implementasinya melalui komitmen FP 2030 ini,” jelasnya.

Berdasarkan catatan BKKBN, saat ini angka kelahiran total/TFR mencapai 2,24 (100 persen dari target) dan angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ASFR 15-19 tahun menjadi 20,5 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun (120 persen dari target).

“Capaian target pembangunan manusia melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) tahun 2021 menunjukkan hasil yang gemilang,” kata Hasto.

Dokter Hasto menambahkan, masih ada sejumlah tantangan besar dalam menurunkan angka unmet need pelayanan KB yang mengalami peningkatan menjadi 18 persen, serta untuk menurunkan prevalensi stunting yang saat ini masih berada pada angka 24,4 persen di tahun 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah mendukung penuh upaya akselerasi komitmen FP 2030.

Muhadjir mengatakan, apa yang telah dimaksudkan dalam target atau komitmen FP 2030 ini selaras dengan RPJMN 2020-2024 mengenai pembangunan manusia.

Di mana pembangunan manusia yang diutamakan yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, berkualitas, sehat, cerdas, memiliki kemampuan adaktif, inovatif, terampil, dan berakhlak mulia.

Namun, tentunya untuk mencapai target-target pembangunan manusia dalam menunjang keberhasilan Indonesia emas 2045 mendatang dan memanfaatkan momentum bonus demografi melalui FP 2030 ini perlu diperkuat banyak pihak terkait.

“Untuk mencapai FP 2030 diperlukan mekanisme koordinasi yang terarah, komprehensif, antar kementerian, lembaga juga para pemangku kepentingan keluarga berencana lainnya,” kata Muhadjir.

Dalam mewujudkan hal ini, pemerintah juga didukung dan berkolaborasi bersama United Nations Population Fund (UNFPA).

UNFPA Representative in Indonesia Anjali Sen menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan dukungannya terhadap komitmen keluarga berencana global melalui FP 2030 yang mengedepankan kekuatan bersama dan sistem kerja baru untuk merefleksikan komitmen kerja bersama.

“Komitmen utama terhadap pendekatan yang adil dan berbasis hak, kepemimpinan negara, inklusif, transparansi, dan akuntabilitas bersama,” jelasnya.

Pihak lainnya yaitu Yayasan Cipta sebagai CSO Focal Point FP 2030 juga berkomitmen penuh mendukung keberhasilan implementasi program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di Indonesia.