Deretan Bencana Alam di Awal 2021, Walhi Desak Pemerintah Serius Pulihkan Lingkungan

KOMPAS.com - Belum usai pandemi Covid-19, tahun 2021 dibuka dengan berbagai peristiwa duka di Indonesia.

Berbagai bencana alam terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari banjir, longsor, gunung meletus, hingga gempa bumi yang merenggut korban jiwa.

Seperti yang telah diberitakan Kompas.com sebelumnya, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan 98 persen kejadian bencana dipicu oleh faktor hidrometeorologi.

"Dampak yang dihasilkan adalah banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem dan gelombang laut," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB Raditya Jati saat diwawancarai Kompas.com, Minggu (17/1/2021).

Di samping bencana hidrometeorologi, Raditya juga menyebut banyak kejadian bencana di Indonesia yang disebabkan oleh faktor geologi. Misalnya seperti gunung meletus, gempa bumi, serta gempa bumi yang berimbas pada munculnya gelombang tsunami.

Sementara itu, Kepala Departemen Kajian Kebijakan dan Pembelaan Hukum Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi mengatakan, di daerah tropis seharusnya hutan akan tumbuh mengikuti hujan. Tapi sekarang , bencana tumbuh mengikuti hujan.

“Ini terjadi karena fungsi penyeimbang, penyerapan, dan penahan dari ekologis telah hancur oleh pembabatan hutan dan ekstrasi alam,” kata Zenzi kepada Kompas.com, Rabu (20/01/2021).

Menurutnya, penyebab utama perluasan dan peningkatan potensi banjir adalah praktik korupsi dalam kebijakan. Baik dalam peruntukan sumber daya alam, maupun dalam pertimbangan penyelamatan lingkungan.

“Selama ekonomi sumber daya alam masih berorientasi komoditas untuk kelompok ekstraktif, maka bencana ekologis akan terus meluas,” ujarnya dengan yakin.

Untuk mencegah terjadinya bencana alam yang lebih besar, Zenzi mendesak pemerintah untuk memulihkan lingkungan dengan serius.

Menurutnya, itu adalah langkah penting, mengingat hujan yang turun tidak akan menyesuaikan volumenya dengan luas hutan tersisa.

“Menyalahkan hujan atas terjadinya bencana adalah gambaran bahwa pemerintah menghindar dari pokok persoalan. Jadi, kalau banjir terulang di masa depan, itu bukan lagi bencana alam, tapi kejahatan terencana,” tutupnya tegas.