Tipu Muslihat Emisi Gas Rumah Kaca di Balik Langit Bersih Saat Corona

Oleh Annuri Rossita

KETENTUAN menjaga jarak untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 berdampak kepada penurunan polusi udara di beberapa negara.

Namun, ini tidak mencerminkan adanya penurunan emisi karbon dioksida.

Di Indonesia, pengawasan kualitas udara secara real time - kolaborasi antara Pusat Pengelolaan Risiko dan Peluang Iklim-IPB dengan National Institute for Environmental Studies, di Jepang - mencatat adanya penurunan polusi udara di Kota Bogor, Jawa Barat.

Level nitrogen dioksida, salah satu gas rumah kaca yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan, turun 7,2% antara April dan Mei 2020, dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Meski demikian, level gas rumah kaca lainnya, yaitu karbon dioksida terus meningkat selama pandemi ini.

Pusat pengamatan emisi Mauna Loa Observatory di Hawai'i, AS, mencatat ada peningkatan level karbon dioksida sebesar 2,4 bagian per sejuta (ppm), hingga total menjadi 417,1 ppm pada bulan Mei 2020.

Artinya, pandemi tidak memiliki dampak langsung terhadap penurunan emisi karbon dioksida ke atmosfer.

Ini alasannya.

Masih rentan kebakaran

Pembatasan aktivitas manusia tidak serta merta berarti turunnya titik api di Indonesia.

Sebaliknya, satelit Terra/Aqua MODIS milik badan antariksa AS NASA yang memiliki tingkat ketepatan hingga lebih dari 80% mencatat 155 dan 66 titik api di Indonesia pada bulan April dan Mei 2020.

Titik api bukan sumber kebakaran melainkan sumber panas yang dijadikan sebagai penanda risiko kebakaran di suatu daerah.

Tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan telah menghancurkan sedikitnya 2,6 juta hektar akibat praktik tebas bakar untuk membuka lahan yang didominasi oleh lahan gambut di Indonesia.

Musim panas yang dipengaruhi oleh variabilitas iklim, El Nino, juga berkontribusi terhadap cepatnya penyebaran titik api saat itu.

Satelit NASA mendeteksi lebih dari 130.000 titik api pada kebakaran hutan dan lahan tahun 2015.

Lebih lanjut, kebakaran ini telah melepaskan 802 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO?e) ke atmosfer. Ini menjadi salah satu keluaran emisi yang tertinggi di Indonesia.

Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan terparah di tahun 1997, juga dipengaruhi oleh El Nino. Saat itu, estimasi 45.600 kilometer persegi atau 4,5 juta hektare lahan terbakar di Kalimantan dan Sumatra, dan melepaskan sekitar 0,81 Gt dan 2,57 Gt karbon atau 2.970-9.423  juta ton CO?e.

Sementara, rata-rata emisi tahunan dari tahun 2000 hingga 2016 terhitung sebesar 248 juta ton CO?e.

Pengeringan lahan gambut membuat lapisan atas tanah terpapar pada oksigen yang berujung kepada dekomposisi dan menjadi mudah terbakar. Akhirnya, ia akan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer.

Mendekati puncak di bulan Agustus, lahan gambut menjadi rentan terhadap kebakaran.

Apabila tidak ada upaya untuk restorasi lahan gambut, misalnya dengan kegiatan pembasahan kembali, ini akan kembali menjadi sumber emisi yang besar bagi Indonesia.

Sejak bulan Mei, pemerintah Indonesia telah menurunkan hujan buatan di Sumatra dan Kalimantan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Indonesia memang masih terus berupaya bisa mengendalikan kebakaran yang berulang hampir setiap tahun ini.

Kembali lebih baik

Penyemaian awan untuk menciptakan hujan buatan dan upaya yang lainnya untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan yang sedang berlangsung merupakan waktu yang tepat untuk mengadopsi pembangunan berkelanjutan.

Jalan ini bukan hal yang baru bagi Indonesia.

Sudah ada beberapa kebijakan yang bertujuan mencapai pembangunan hijau, misalnya REDD+ atau (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dan mempromosikan energi terbarukan.

Meski demikian, skema REDD+ ini belum memasukkan kebakaran gambut karena tingginya tingkat ketidakpastian dari estimasi areal yang terbakar.

Melalui skema REDD+, Indonesia berhasil mencegah emisi karbon sebesar 11,23 juta ton CO?e terlepas ke atmosfer di tahun 2017.

Atas upaya ini, Indonesia akan menerima dana sebesar 56 juta dolar atau sekitar Rp793 miliar dari Norwegia.

Skema ini membuka kesempatan bagi negara-negara pemilik hutan untuk menerima dana atas upaya mereka untuk menjaga area hutan, misalnya menanam pohon-pohon endemik, menerapkan aturan pelarangan penebangan pohon spesies tertentu, dan menekan keluaran emisi karbon dioksida ke atmosfer sembari melakukan revitalisasi ekonomi lokal dari komunitas yang tinggal di daerah hutan.

Manfaat yang didapatkan oleh Indonesia adalah bisa menjaga hutan, menerima pembayaran atas upaya ini, sekaligus menurunkan emisi karbon.

Ini juga terkait dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 29%, atau 834 juta ton CO?e pada tahun 2030 dengan skenario situasi seperti biasa (business as usual), dan 41% (1.081 juta ton CO?e) jika mendapat bantuan internasional.

Namun, komitmen ini mendapatkan tantangan selama masa pandemi karena negara-negara akan memprioritaskan pemulihan ekonomi.

Karena pertumbuhan ekonomi diprediksi turun akibat wabah ini, kekhawatiran muncul bahwa Indonesia akan memilih menebang pohon dan tetap bertahan dengan bahan bakar fosil sebagai penahan dampak finansial.

Meski keadaan buruk seperti sekarang ini, kesehatan Bumi adalah hal fundamental.

Situasi ini justru menjadi kesempatan bagus untuk beralih ke pembangunan berkelanjutan yang rendah emisi karbon dan mempromosikan energi terbarukan.

Pembatasan aktivitas fisik manusia bisa saja menurunkan polusi udara, tapi gas rumah kaca masih tetap terjadi, dan kita masih tetap dalam krisis iklim.

Saat ini, kita seharusnya siap untuk mengambil lompatan besar pasca pandemi untuk mengejar penundaan aksi mitigasi dan secepatnya beralih ke energi terbarukan.

Annuri Rossita

PhD student/Research Assistant, Applied Climatology of Faculty of Mathematics and Natural Sciences, IPB University

Artikel ini tayang di Kompas.com berkat kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Tulisan di atas diambil dari artikel asli berjudul "Meski langit terlihat bersih semasa pandemi, emisi gas rumah kaca tetap meningkat” Isi di luar tanggung jawab Kompas.com.