Rumah Subsidi Harus Segera Dihuni, Begini Ketentuannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR) untuk menaikkan harga rumah subsidi semakin di depan mata.

Pasalanya, Kementerian PUPR menyebutkan, aturan baru tentang penyesuaian harga rumah subsidi akan terbit dalam waktu dekat.

Informasi ini sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Beberapa waktu lalu, stakeholder (pemangku kepentingan) perumahan telah diundang untuk membahas aturan terkait rumah subsidi.

Namun, regulasinya masih dalam proses pembahasan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Itu masih di Kementerian Keuangan, katanya pembahasannya sudah, tapi masih di sana. Dijanjiin sih Februari ini, cuma itu masih terus dikejar ya," ujar Herry.

Berbicara soal rumah subsidi, Anda harus tahu bahwa ada jangka waktu penghuniannya sejak proses serah terima.

Baca juga: Harga Rumah Subsidi Akan Lebih Mahal, Aturannya Disebut Terbit Februari Ini

Apabila masyarakat tidak menghuni sesuai batas waktu ditentukan, maka fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diperoleh akan dicabut Pemerintah.

Ketentuan tersebut tertuang jelas dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Pada Pasal 74 dijelaskan, debitur atau nasabah wajib memanfaatkan rumah tapak atau satuan rumah susun (sarusun) sebagai tempat tinggal sesuai surat pernyataan pemohon KPR bersubsidi.