Ini Sederet Permintaan Pengembang Rumah Subsidi ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) telah membuat roadmap (peta jalan) terkait optimalisasi ekosistem perumahan, mulai dari urusan pembiayaan hingga land bank (cadangan tanah).

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah menjabarkan beberapa permintaan dari Apersi dalam mengoptimalisasi ekosistem perumahan.

"Pertama, kita berharap adanya penyesuaian suku bunga berjenjang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," ungkap Junaidi dalam rilis, Selasa (23/8/2022).

Kemudian, pemberian subsidi premi asuransi dan lembaga, percepatan program tabungan perumahan atau Tapera dan juga program KPR untuk informal.

"Terkait lahan, kita berharap adanya percepatan operasional bank tanah," katanya menambahkan.

Apersi juga meminta peran Pemerintah Daerah (Pemda) diperkuat agar berbagai kendala seperti peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) teratasi.

Baca juga: Pengembang Bisa Sewa Lahan Pemerintah Selama 60 Tahun, Apa Skemanya?

Selanjutnya, Pemda juga harus menetapkan zona hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan membuat indeks kelayakan masing-masing wilayahnya.

Soal lahan yang kian terbatas dan mahal, Apersi berharap adanya bantuan penyediaan lahan negara hingga peremajaan kawasan kumuh.

Selain itu, adanya dukungan insentif pajak serta kemudahan perizinan dan pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang merata.

”Dari sisi pengembang kita terus melakukan inovasi konstruksi dan melakukan procurement hedging,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V Hamka Baco Kady menegaskan, apa yang menjadi roadmap Apersi terkait ekosistem perumahan, bisa jadi jalan untuk terus melakukan perbaikan dalam program rumah subsidi.

Dia mencontohkan, selama ini masyarakat informal tak memiliki akses memiliki rumah, karena tak bankable.

“Seperti pedagang dan lainnya mereka pendapatannya setiap hari, tapi tak bisa akses KPR, dan semoga Tapera yang masih berproses akan menjadi jalan keluar,” tandas Hamka.