Pagu Indikatif Ditjen SDA TA 2023 Rp 35,89 Triliun, Buat Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) memperoleh pagu indikatif tahun 2023 sebesar 35,89 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) SDA Jarot Widyoko dalam Rapat Komisi V DPR RI pada Senin (4/7/2022).

Rincian pagu indikatif tersebut, meliputi program ketahanan SDA Rp 33,30 triliun dan program dukungan manajemen Rp 2,59 triliun.

Artinya, pagu indikatif yang diperoleh Ditjen SDA hanya 54,91 persen dari kebutuhan anggaran yang diusulkan sebesar Rp 65,35 triliun.

"Berdasarkan Surat Menteri PUPR, kebutuhan anggaran Ditjen SDA 2023 adalah Rp 65,35 triliun," jelasnya.

Baca juga: Ditjen SDA Peroleh Penambahan Pagu Rp 1,46 Triliun hingga Juni 2022

Adapun anggaran yang diusulkan tersebut bersumber dari pinjaman dan SBSN sebesar Rp 10,5 triliun.

Sisanya berasal dari rupiah murni dengan rencana sebesar Rp 27,4 triliun akan digunakan untuk kontrak tahun jamak.

Dari dua program tersebut telah direncanakan beberapa pemanfaatan. Misalnya, digunakan untuk program ketahanan pangan atau SDA Rp 22,77 triliun yang bersumber dari rupiah murni.

"Di dalamnya ada Rp 12,27 triliun digunakan untuk alokasi kontrak tahun jamak. Kami laporkan bahwa alokasi ini hanya bisa dipenuhi sebanyak 46,65 persen dari total kebutuhan Rp 26,3 triliun atau terdapat kekurangan Rp 14,03 triliun," tambah Jarot.

Baca juga: Ditjen Perumahan Usul Pagu Indikatif Rp 5,93 Triliun, Buat Apa Saja?

Sebesar Rp 10,5 triliun untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastrukur melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Selain itu, juga dilakukan P3TGAI di 10.000 lokasi, cadangan bencana, pengadaan tanah, pengendalian lumpur Sidoarjo hingga turbinwas.

Sebesar Rp 5,20 triliun SBSN difokuskan untuk membangun dan merehabilitasi beberapa daerah irigasi.

Sedangkan Rp 5,33 triliun bersumber dari PHLN akan digunakan untuk kegiatan irigasi, rawa, sungai serta pantai.

Di sisi program dukungan manajemen senilai Rp 2,59 triliun dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai Rp 1,15 triliun.

Sementara Rp 737,3 miliar untuk belanja operasional serta Rp 700,13 miliar untuk belanja operasional seperti administrasi kegiatan.