Jalan Provinsi di Alor NTT Senilai Rp 28 Miliar Rusak Sebelum Tuntas Dikerjakan

KUPANG, KOMPAS.com - Jalan provinsi Kalabahi-Kokar yang menghubungkan 18 desa dan satu kelurahan di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), rusak di sejumlah titik.

Padahal, jalan aspal hotmix dengan pagu anggaran Rp 28,2 miliar itu belum selesai dikerjakan oleh kontraktor PT Karya Baru Calisa.

Kondisi jalan yang rusak itu dikeluhkan tokoh pemuda Kecamatan Alor Barat Laut Sokan Teibang.

Baca juga: Pembangunan Jalan Provinsi 180 Kilometer di NTT Rampung Juni 2022

Menurut Sokan, kualitas jalan yang dibangun sangat buruk, sehingga mengalami retak dan pecah-pecah.

"Kualitas jalan ini tidak baik, karena baru selesai aspal satu sampai dua hari kemudian, sudah terjadi kerusakan di beberapa titik," ungkap Sokan kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Berdasarkan data yang tertera pada papan proyek lanjut Sokan, proyek jalan ini berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2021 dan mulai dikerjakan pada 30 November 2021.

Jalan ini dikerjakan selama 240 hari kalender, dengan panjang 14,91 kilometer, yang melintasi dua kecamatan yakni Teluk Mutiara dan Alor Barat Laut.

Namun, konstruksi belum lagi rampung, jalan ini malah rusak. Dia bersama warga lainnya pun kecewa dengan kondisi itu.

Baca juga: Jumat Ini, Seluruh Jalan Provinsi di Jawa Barat Bebas dari Lubang

Mereka sudah berulang kali mengingatkan kontraktor dan Dinas PUPR Provinsi NTT, mulai dari kualitas agregat hingga meminta agar memperhatikan curah hujan jika jalan hendak diaspal, tetapi tetap saja terjadi kerusakan.

Kerusakan ini sudah yang ketiga kali terjadi selama masa pekerjaan. Kerusakan pertama ada sekitar sembilan titik sudah ditambal sulam.

Kerusakan kedua terjadi retakan satu hari setelah diaspal, tapi belum diperbaiki. Kemudian kerusakan ketiga terjadi lagi retakan di pinggir bahu jalan.

Sokan pun meminta Dinas PUPR NTT segera berikan teguran keras kepada kontraktor pelaksana dan pengawas yg terkesan lalai dalam bekerja.

"Harapan saya agar kualitas pekerjaan bisa diperhatikan dan dijaga dengan baik. Segala bentuk penyebab yang mengakibatkan terjadi kerusakan itu harus diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan di sisa pekerjaan berikutnya," ujar Sokan.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Maksi Nenabu tak merespon pertanyaan wartawan melalui pesan multimedia.

Hal yang sama juga, ketika Kompas.com menghubungi Direktur Utama PT Karya Baru Calisa Acui. Pesan yang dikirim, meski telah dibaca tapi tak kunjung dibalas.