Menimbang Kualitas Fasilitas Publik di Kawasan-kawasan Terpadu Jakarta

KOMPAS.com – Fasilitas publik adalah sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan bersama.

Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tertulis bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Tetapi, fasilitas publik juga kerap disediakan oleh badan usaha untuk mendukung kemudahan masyarakat dalam mengakses kawasan tersebut.

Seperti halnya gedung Sarinah pasca-renovasi yang mengusung tema community mall atau mal komunitas dengan harapan bisa menjadi tempat nongkrong anak muda hingga komunitas.

Pusat perbelanjaan tertua di Indonesia ini kembali dibuka untuk publik pada Senin (21/3/2022) setelah perbaikan gedung dinyatakan rampung.

Baca juga: Trotoar Cipulir, Gambaran Pejalan Kaki sebagai Kasta Terendah Ibu Kota

Selain itu, Sarinah kini menjadi lebih mudah dijangkau oleh pengunjung dari berbagai arah kedatangan karena fasilitas pejalan kaki yang disediakan dapat diakses oleh transportasi umum.

Contoh lain fasilitas publik yang akan segera hadir di kawasan terpadu Ibu Kota Jakarta adalah jalur konektivitas antara Plaza Indonesia dan Indonesia 1 di Jl MH Thamrin.

Hal ini menyusul penandatanganan MoU “The Cooperation for Future Connecting Property Areas” antara Media Group melalui PT Surya Indonesia Satu Properti (SISP), Hankyu Hanshin Properties Corp, dan PT Plaza Nusantara Realti, Senin (28/3/2022).

Kerja sama ini tak hanya menghubungkan antara gedung-gedung dalam kedua kompleks pengembangan tersebut melalui aksesibilitas secara fisik, tetapi juga integrasi manajemen properti.

Baca juga: Fasilitas Apa Saja yang Menjadi Hak Pejalan Kaki? Cek di Sini

Sedangkan Indonesia 1 sendiri telah dirancang terintegrasi dengan transportasi publik atau Transit Oriented Development (TOD) melalui akses underground Stasiun MRT Jakarta, yang akan menjadi salah satu pengembangan paling ambisius di Indonesia.

Namun, apakah sebagian fasilitas yang telah dan akan dihadirkan tadi sudah mampu dikategorikan sebagai area publik ramah pejalan kaki?

Kualitas fasilitas publik

Ilustrasi jalur penyebrangan atau pedestrian yang menyulitkan pejalan kaki

Defensible space adalah teori tata kota dengan gagasan untuk mencegah kejahatan dan mendukung keselamatan lingkungan.

Tidak hanya itu, tujuan dari penerapan konsep ini adalah untuk membuat area terlihat lebih mengundang, ramah dan terbuka untuk publik.

Adapun konsep ini sebelumnya pernah diterapkan di beberapa kawasan lain, seperti di Sequis Tower, Ashta District 8 dan The Energy Building.

Menurut Elisa, konsep ini wajar muncul seiring dengan hadirnya sebutan privately owned public space (POPS).

Akan tetapi, tujuan utama dari POPS bukan diperuntukan bagi publik, melainkan untuk meningkatkan nilai gedung itu sendiri.

“Jadi tidak perlu heran jika nanti POPS akan memfilter siapa yang dianggap berhak untuk menggunakan,” ungkap Elisa saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/3/2022).

Lalu, bagaimana dengan proyek konektivitas antara Plaza Indonesia dengan Indonesia 1?

Jelas Elisa, hal terpenting yang harus tersedia adalah akses dan ruang yang mudah, cepat dan aman bagi masyarakat untuk mencapai tujuan.

“Kalau yang ini (proyek konektivitas Plaza Indonesia dan Indonesia 1), satunya kan belum jadi ya, jadi belum terlihat seperti apa. Meski nanti manajemennya sama belum tentu punya konektivitas yang baik,” tegas Elisa.

Namun, yang perlu menjadi catatan saat ini adalah alur penyeberangan pejalan kaki dari Plaza Indonesia sisi selatan menuju Grand Indonesia yang cukup membingungkan.

“Kalau mau nyebrang dari sisi selatan Plaza Indonesia ke Grand Indonesia saja tidak jelas di mana dan harus berjalan ke arah barat dulu, nyebrang, lalu ke arah timur lagi dan baru masuk,” pungkas Elisa.

Jadi, bisa dikatakan bahwa fasilitas publik di Jakarta belum sepenuhnya ramah pejalan kaki.