Melongok Rusun Ponpes Wali Songo di Poso Senilai Rp 3,5 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meresmikan rumah susun (rusun) Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Songo di Desa Sintuwu Lemba, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (8/3/2022).

Hunian vertikal yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar ini merupakan hasil sinergisitas antara Kementerian PUPR dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mendorong para santri memperkuat pendidikan dan nasionalisme.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan hal ini dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (10/3/2022).

“Rusun Ponpes Walisongo ini merupakan salah satu wujud dukungan Kementerian PUPR dalam membangun sarana infrastruktur bernilai produktif guna menunjang tempat tinggal yang bermanfaat bagi para santri,” terang dia.

Baca juga: Rusun TNI di Gorontalo Selesai Dibangun, Apa Saja Fasilitasnya?

Kehadiran Rusun Ponpes Wali Songo dinilai Iwan sebagai dukungan Pemerintah, khususnya mencegah radikalisme dan terorisme serta meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan dan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia.

Selain itu, ini merupakan upaya Pemerintah dalam mengoptimalisasi lahan yang ada dengan membangun rusun yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung pendidikan.

Berada di atas lahan seluas 1.125 meter persegi, Rusun Ponpes Wali Songo dibangun satu tower dengan tinggi dua lantai.

Dok. Ditjen Perumahan Kementerian PUPR. Rumah susun (rusun) Ponpes Wali Songo di Poso.

Baca juga: Dilengkapi Listrik dan Meubelair, Rusun ASN Politeknik KKP Sorong Siap Huni

Untuk melengkapi semua kebutuhan para santri, rusun ini juga dilengkapi dengan meubelair seperti tempat tidur susun dan lemari pakaian, jaringan air bersih, instalasi listrik, toilet komunal, area wudhu, serta prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Sementara itu Sestama BNPT Mayjen TNI Dedi Sambowo menyampaikan, program sinergisitas ini merupakan perwujudan konsep pentahelix.

Ini merupakan gabungan lima unsur untuk pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media.