Serapan KPR Sektor Informal Minim, Pemerintah Didesak Beri Perhatian Lebih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah punya pekerjaan rumah soal kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi. Karena serapan dari masyarakat yang bekerja di sektor informal masih minim.

Padahal, semangat dan misi dari KPR subsidi ialah membantu maupun meringankan beban pembiayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah sendiri.

Perlu diketahui, Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran terkait pembiayaan program-program KPR subsidi pada 2022.

Mulai dari penyaluran pembiayaan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) target sebanyak 200.000 rumah dengan anggaran sebesar Rp 23 triliun.

Kemudian, Pemerintah juga menganggarkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 812 miliar dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp 1,6 miliar.

Baca juga: Siapakah Generasi Milenial? Mereka yang Kini Sibuk Memikirkan Cicilan KPR

Sedangkan, program Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk tahun 2022 sudah tidak ada lagi.

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Mochamad Yut Penta mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada penyaluran KPR Subsidi tahun 2021. Salah satunya tentang sektor informal.

Menurutnya, sektor informal belum tergarap secara maksimal. Sesuai realisasi 2021, sektor informal hanya mampu tergarap 12 persen dari total keseluruhan.

"Sehingga, diperlukan strategi dalam mendorong penyerapan realisasi dari sektor informal," ujar Yut Penta dalam siaran pers, Jumat (14/01/2022).

Senada, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Danni Wahid mengatakan, sektor informal perlu mendapat perhatian lebih karena jumlahnya semakin banyak terutama selama masa pandemi.

"Kami meminta adanya fokus pada fasilitas pembiayaan untuk non fixed income (sektor informal) dengan memperbanyak kuota BP2BT dan dikhususkan untuk non fixed income," tandasnya.

Sementara itu Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo, porsi KPR di Indonesia masih kecil di bawah 10 persen, padahal pertumbuhan perumahan tidak ada matinya.

Oleh sebab itu, SMF tetap aktif melakukan pembiayaan jangka panjang kepada Lembaga penyalur baik konvensional maupun syariah.

"Strategi ke depan SMF adalah melakukan kerjasama pembiayaan perumahan untuk pekerja di sektor informal (Kredit Mikro) dan inisiasi program baru untuk mendukung
keterjangkauan pemilikan rumah bagi MBR," tutupnya.